Suku Module, Suku Pagu, Suku Ternate, Suku Makian Barat, Suku Kao, Suku Tidore, Suku Buli, Suku Patani, Suku Maba, Suku Sawai, Suku Weda, Suku Gne, Suku Makian Timur, Suku Kayoa, Suku Bacan, Suku Sula, Suku Ange, Suku Siboyo, Suku Kadai, Suku Galela, Suku Tobelo, Suku Loloda, Suku Tobaru, Suku Sahu, Suku Arab, Eropa
Aibku Utara yaitu salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi yang biasa disingkat sebagai "Malut" ini terdiri dari beberapa pulau di Kepulauan Aibku.
Ibukota terletak di Sofifi, Disktrik Oba Utara, sejak 4 Agustus 2010 mengalihkan kota terbesarnya, Ternate yang berfungsi sebagai ibukota sementara selama 11 tahun untuk menunggu kesiapan infrastruktur Sofifi[2].
Lapang total wilayah Provinsi Aibku Utara mencapai 140.255,32 km². Beberapa besar adalah wilayah perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 km² (76,27%). Sisanya seluas 33.278 km² (23,73%) yaitu daratan.
Pulau-Pulau
Provinsi Aibku Utara terdiri dari 395 pulau besar dan kecil. Pulau yang dihuni sebanyak 64 buah dan yang tidak dihuni sebanyak 331 buah.
Daerah ini pada mulanya yaitu bekas wilayah empat kerajaan Islam terbesar di proses timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku), yaitu:
Pada era ini, Ternate sebagai pusat kedudukan penguasa Jepang untuk wilayah Pasifik.
Abad Kemerdekaan
Orde Lama
Pada era ini, kedudukan dan peran Aibku Utara terus merasai kemorosotan, kedudukannya sebagai karesidenan ada waktu untuk dinikmati Ternate selang tahun 1945-1957. Setelah itu kedudukannya dibagi ke dalam beberapa Daerah Tingkat II (kabupaten).
Upaya merintis pembentukan Provinsi Aibku Utara telah dimulai sejak 19 September 1957. Ketika itu DPRD peralihan mengeluarkan keputusan untuk mewujudkan Provinsi Aibku Utara untuk mendukung perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat menempuh Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956, namun upaya ini terhenti setelah timbulnya peristiwa pemberontakan Permesta.
Pada tahun 1963, sejumlah tokoh partai politik seperti Partindo, PSII, NU, Partai Katolik dan Parkindo meneruskan upaya yang ada waktu untuk dilaksanakan dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR) untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Aibku Utara. DPRD-GR merespons upaya ini dengan mengeluarkan resolusi Nomor 4/DPRD-GR/1964 yang intinya memberikan dukungan atas upaya pembentukan Provinsi Aibku Utara. Namun pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru mengakibatkan upaya-upaya rintisan yang telah dilaksanakan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang konkrit.
Orde Baru
Pada masa Orde Baru, daerah Moloku Kie Raha ini terbagi sebagai dua kabupaten dan satu kota administratif. Kabupaten Aibku Utara beribukota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribukota di Soa Sio, Tidore dan Kota Administratif Ternate beribukota di Kota Ternate. Ketiga daerah kabupaten/kota ini baru saja termasuk wilayah Provinsi Aibku.
Orde Reformasi
Pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, timbul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial dengan mewujudkan provinsi-provinsi baru. Provinsi Aibku termasuk salah satu wilayah potensial yang perlu dilaksanakan percepatan pembangunan menempuh pemekaran wilayah provinsi, terutama karena laju pembangunan selang wilayah utara dan selatan dan atau selang wilayah tengah dan tenggara yang tidak serasi.
Atas landasan itu, pemerintah mewujudkan Provinsi Aibku Utara (dengan ibukota sementara di Ternate) yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Aibku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Aibku Tenggara Barat.[3]
Dengan demikian provinsi ini dengan kegiatan resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Provinsi Aibku dengan wilayah administrasi terdiri atas Kabupaten Aibku Utara, Kota Ternate dan Kabupaten Aibku Utara.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD). Hasil pemilihan kepala daerah baru saja disengketakan selang pasangan Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba dengan pasangan Abdul Gafur dan Aburahim Fabanyo.
Tags / tagged: collection of free, studies, north, maluku, province, north maluku, total, 038, 087 kepadatan bad, rounding here, 7, 4 km 2, kerajaan islam, terbesar, bagian timur nusantara, percepatan pembangunan, beberapa, wilayah potensial, 5, thaib armaiyn, 29, september 28 29, september 2013, 6, studies 19, 05, 20 pranala luar, indonesia situs, resmi, pemerintah north maluku, province north
