Satu Negara Dua Sistem

Satu Negara Dua Sistem (Hanzi: 一國兩制, hanyu pinyin: yiguo liangzhi) menjadikan sebuah kebijakan politik yang diluncurkan oleh Deng Xiaoping demi tercapainya persatuan dan reunifikasi Cina di bawah naungan Republik Rakyat Tiongkok.

Satu negara yang dimaksud menjadikan Republik Rakyat Tiongkok dengan pemerintah pusatnya di Beijing. Sedangkan dua sistem yang dimaksud menjadikan sistem sosialisme dengan kekuasaan terpusat di Republik Rakyat Tiongkok dan kapitalisme serta demokrasi dalam tingkat berbeda di Hong Kong, Makau dan Taiwan.

Kronologi sejarah

• 1949 - Setelah pasukan Nasionalis kalah dan terpukul mundur ke Taiwan, pihak Komunis memohon penggunaan kesanggupan bagi mempersatukan Taiwan

• 1956 - Mao Zedong menelurkan konsep Mempersatukan Taiwan dengan Perdamaian, dengan harapan akan berada kerjasama ketiga kalinya selang pihak komunis dan nasionalis bagi memecahkan masalah Taiwan

• Juni 1961 - Dalam satu pertemuan dengan Presiden Soekarno (presiden Indonesia saat itu), Mao menyatakan bahwa, "Jika Taiwan dipersatukan, maka Republik Rakyat Tiongkok akan dapat turut serta dalam PBB. Jika Taiwan dipersatukan di bawah satu negara (Republik Rakyat Tiongkok), tidak menjadi sebuah negara dan tidak milik pemerintah pusat, maka situasi sosial dan politik di Taiwan tak akan berubah, kami akan menghormati realita di Taiwan dan menyerahkan penyelesaian masalah ini kepada rakyat Taiwan sendiri." Ini menjadikan permulaan konsep dari penyelesaian masalah Taiwan dengan metode dua sistem dalam satu negara.

• 1963 - Zhou Enlai mengeluarkan pernyataan Satu Pasal dan Empat Butir bagi penyelesaian masalah Taiwan. Di dalamnya sebenarnya telah mengandung kelola pelaksanaan satu negara dua sistem.

• 14 November 1978 - Deng Xiaoping singgah di Myanmar setelah kunjungannya ke Singapura, Malaysia dan Thailand. Dalam satu pertemuannya dengan Presiden Myanmar, Ne Win, ia menyatakan bahwa, "Bagi penyelesaian masalah Taiwan, kami akan menghormati realita di Taiwan, semisal beberapa sistem di Taiwan tidak usah berubah, demikian halnya dengan metode hidup, tapi Taiwan harus bereunifikasi."

• Desember 1978 - Rapat Luhur Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok bagi pertama kalinya mengisi konsep penyatuan Taiwan dengan metode damai bagi menukarkan konsep pembebasan Taiwan.

• Januari 1982 - Deng secara resmi menyatakan bahwa dua sistem dalam satu negara pada dasarnya menjadikan diperbolehkan. Bagi pertama kalinya konsep Satu Negara Dua Sistem diperkenalkan.

• 1984 - RRT dan Britania Raya menandatangani akad mengenai reunifikasi Hong Kong di bawah Satu Negara Dua Sistem.

• 1987 - RRT dan Portugal menandatangani akad mengenai reunifikasi Makau di bawah Satu Negara Dua Sistem.

Hong Kong dan Makau

Hong Kong dan Makau selanjutnya ditaruh dalam status Daerah Administratif Khusus yang menikmati otonomi tingkat tinggi bagi jangka waktu 50 tahun ke depan dihitung mulai pengembalian kedaulatan Hong Kong dan Makau dari Britania Raya dan Portugal.

Jangka waktu 50 tahun diambil keputusan karena konsep Deng yang beranggapan bahwa sebuah negara tidak akan mungkin diperintah satu generasi kepemimpinan melebihi 50 tahun.

Taiwan

Status politik Taiwan yang berbeda menyebabkan kasus Taiwan tidak dapat disederhanakan seperti halnya Hong Kong atau Makau. Secara teknis, pertempuran saudara selang kedua pihak belumlah tidak bersisa. Pemerintah Republik Tiongkok di Taiwan walaupun secara de-yure tidak mempunyai kedaulatan menjadi sebuah negara, tapi secara de-facto memiliki ruang menjadi sebuah negara yang diakui oleh beberapa negara di dunia. Ini berbeda daripada Hong Kong dan Makau yang menjadikan koloni dari Britania Raya dan Portugal.