Peta perbedaan macam sistem parlementer██Monarki konstitusional di mana kekuasaan tidak kekurangan di tangan parlemen.██ Republik parlementer di mana parlemen secara efektif terpisah dari kepala negara.██ Republik parlementer dengan presiden eksekutif ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen
Sistem parlementer yaitu sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbedaan dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.
Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan menjalani sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak tidak kekurangan pemisahan kekuasaan yang jelas sela cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa belum cukupnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.
Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya yaitu dia sering mengarah ke pemerintahan yang belum cukup stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas sela kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan yaitu perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk menjadi dengan kekuasaan seberapa atau seremonial. Tetapi beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan jumlah kuasa menjadi kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.
Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan menyetop menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
Keunggulan dan kelemahan sistem parlementer
Keunggulan Sistem Pemerintahan Parlementer:
Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi pencocokan pendapat sela eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak kekurangan pada satu partai atau koalisi partai.
Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
Tidak kekurangannya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:
Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak dapat ditentukan pengahabisannya berdasarkan dengan masa kedudukannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat selesai.
Kabinet dapat mengemudikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet yaitu anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang akbar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau kedudukan eksekutif lainnya.
Negara dengan sistem pemerintahan parlementer
Sansad Bhavan, kontruksi parlemen demokrasi terbesar, India.
The Parlemen New South Wales yaitu parlemen Australia yang tertua. Pemilu pertama disediakan pada 1843.
^Dewan Union is defined in constitution Iraq but does not currently exist.
^Lakota, Igor (2006). Sistem nepopolne dvodomnosti v slovenskem parlamentu (diplomska naloga) [system incomplete bicameralism in Slovenian Parlemen (diploma sis)] (in Slovene). Faculty Social Sciences, University Ljubljana. p. 59. Retrieved 16 December 2010.
Tags (tagged): parliamentary system, parliamentary, system, berwenang terhadap jalannya, pemerintahan dalam, menurut, uud uu peraturan, diberlakukan dicabut, presiden, pada satu partai, koalisi partai, garis, tanggung jawab, papua, nugini parlemen, nasional, portugal majelis, collection, of free, studies, dewan tuan dewan, rakyat lihat, pula, sistem presidensial parliamentary
