Sistem satu kamar yaitu sistem pemerintahan yang hanya memiliki satu kamar pada parlemen atau lembaga legislatif. Banyak negara yang menggunakan sistem satu kamar seringkali yaitu negara kesatuan yang kecil dan homogen dan menganggap sebuah majelis tinggi atau kamar kedua tidak perlu.
Dukungan terhadap sistem satu kamar ini didasarkan pada pemikiran bahwa apabila majelis tingginya demokratis, hal itu semata-mata mencerminkan majelis rendah yang juga demokratis, dan karenanya hanya merupakan duplikasi saja. Teori yang mendukung pandangan ini berpendapat bahwa fungsi kamar kedua, misalnya meninjau atau merevisi undang-undang, dapat diterapkan oleh komisi-komisi parlementer, selagi upaya mengawal konstitusi selanjutnya dapat diterapkan menempuh Konstitusi yang tertulis.
Banyak negara yang kini mempunyai parlemen dengan sistem satu kamar dahulunya menganut sistem dua kamar, dan belakangan menghentikan majelis tingginya. Salah satu alasannya ialah karena majelis tinggi pilihan hanya bertumpang tindih dengan majelis rendah dan menghalangi disetujuinya rancangan undang-undang. Contohnya yaitu kasus Landsting di Denmark (dihapuskan pada 1953). Alasan lainnya yaitu karena majelis yang diangkat terbukti tidak efektif. Contohnya yaitu kasus Dewan Legislatif di Selandia Baru (dihapuskan pada 1951).
Para pendukung sistem satu kamar mencatat perlunya pengendalian atas pengeluaran pemerintah dan ditiadakannya pekerjaan yang berganda yang diterapkan oleh kedua kamar. Para pengkritik sistem satu kamar memperlihatkan bahwa pemeriksaan dan pengimbangan ganda yang diberikan oleh sistem dua kamar dapat menambah tingkat konsensus dalam masalah-masalah legislatif. Kelemahan lain dari sistem satu kamar ialah bahwa wilayah-wilayah urban yang memiliki penduduk yang luhur hendak mempunyai pengaruh yang semakin luhur daripada wilayah-wilayah pedesaan yang penduduknya semakin sedikit. Satu-satunya cara untuk membikin wilayah yang penduduknya semakin sedikit terwakili dalam pemerintahan kesatuan yaitu menerapkan sebuah sistem dua kamar (seperti misalnya pada periode awal Amerika Serikat).
Beberapa pemerintahan sub-nasional yang menggunakan sistem legislatif satu kamar diantaranya yaitu negara bagian Nebraska di Amerika Serikat, Queensland di Australia, semua provinsi dan wilayah di Kanada, dan Bundesländer Jerman (Bavaria menghentikan Senatnya pada 1999).
Di Britania Raya, Parlemen Skotlandia, Dewan Nasional Wales dan Dewan Irlandia Utara yang telah meramping, juga menganut sistem satu kamar.
Semua dewan legislatif kota praktis juga satu kamar dalam pengertian bahwa dewan wakil pengusaha yang merundingkan rakyat daerah tidak dibagi dijadikan dua kamar. Sampai awal 100 tahun ke-20, dewan-dewan kota yang dua kamar lazim ditemukan di Amerika Serikat.
Negara Persemakmuran Amerika Puerto Riko saat ini mempunyai dewan legislatif dua kamar yang terdiri atas Senat (Senado) dan Dewan Wakil pengusaha yang merundingkan (Camara de Representantes). Dalam sebuah referendum yang disediakan pada 10 Juli 2005, para pemilih Puerto Riko mengemukakan sepakat perubahan dijadikan sistem satu kamar dengan 456.267 suara setuju dan 88.720 menentang. Tetapi sebuah referendum lainnya hendak disediakan di negara persemakmuran itu pada 2007 untuk mengemukakan sepakat amandemen-amandemen dalam Konstitusi Puerto Riko yang diperlukan untuk perubahan itu. Bila perubahan-perubahan konstitusional itu disetujui, Puerto Riko hendak berpindah ke sistem satu kamar mulai tahun 2009.
Contoh
Biru: Negara-negara dengan badan legislatif yang menggunakan sistem dua kamar.
Oranye: Negara-negara dengan badan legislatif yang menggunakan sistem satu kamar.
Lihat pula
Sumber :
wiki.edunitas.com, id.wikipedia.org, ilmu-pendidikan.com, pasar.nomor.net, dan sebagainya.
