Pemilihan umum

Pemilihan
Seri ini yaitu anggota dari seri Politik
Psefologi Sistem elektoral Kritik terhadap elektoralisme Kecurangan dalam pemilihan Pemilihan umum Pemilu lokal Pemilu paruh waktu Pemilu selang Pemilu dengan jadwal tetap Pemilu tak langsung Surat suara rahasia Pemilu palsu Hak memilih Pluralisme Pemilu menurut negara Pemilu menurut tanggal Referendum Plebisit Pendistrikan ulang Manipulasi pendistrikan Partai politik
Portal Politik • sunting

Politik
Anggota dari seri artikel tentang

Topik utama Daftar artikel politik Ekonomi politik Filsafat politik Politik menurut negara Politik menurut pembagian negara Sejarah politik Sejarah politik dunia
Sistem politik Anarkis Demokrasi Direksional Ekonomi campuran Federasi Feodalisme Kapitalis Liberalis Kediktatoran Komunis Meritokrasi Monarki Negara-kota Parlementer Presidensial Semi-presidensial Teokrasi
Disipilin akademik Ilmu politik Ilmuwan politik Hubungan internasional (teori) Politik perbandingan
Administrasi publik Birokrasi Birokrasi tingkat rendah Adhockrasi
Kebijakan Kebijakan publik (Doktrin hukum) Kepentingan umum Kebijakan luar negeri
Organ pemerintahan Pemisahan kekuasaan Pembagian kekuasaan Legislatif Eksekutif Yudikatif Komisi pemilihan umum
Topik lain Kedaulatan Teori perilaku politik Biologi dan pandangan politik
Subseri Pemilihan umum Sistem pemilihan umum Pemungutan suara Federalisme Bentuk pemerintahan Ideologi Kampanye politik Partai politik
Portal politik

Pemilihan Umum (Pemilu) yaitu ronde pemilihan orang(-orang) untuk memberi isi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di beragam tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih lebar, Pemilu dapat juga berarti ronde memberi isi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering dipergunakan.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat dengan cara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan perkara retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan menjadinya perkara. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, tapi dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda jumlah juga dipakaioleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.^[1]

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga dinamakan konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dipertontonkan selagi waktu yang telah dipilihkan, menjelang hari pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara dipertontonkan, ronde penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu dipilihkan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah dikuatkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Daftar konten

1 Penentuan untuk jumlah kursi dalam partai politik ^[2]
2 Nilai Mayoritas dan Minoritas
3 Sistem pemilihan umum
- 3.1 Pas daftar peserta partai politik
- 3.2 Pas lebih kurang ^[3]^[4]
4 Pemilu di Indonesia
5 Acuan
6 Pranala luar

Penentuan untuk jumlah kursi dalam partai politik ^[2]

Daftar partai (party-list) dalam sistem proporsional terbagi 3 yaitu:

Rata-rata tertinggi/Divisor (Highest avarage)

Metode	Rumus
D'Hondt	suara yang diraih setiap partai dibagi pas angka serial: 1, 2, 3, 4, 5, 6, dst.
Sainte Laguë (asli)	suara yang diraih setiap partai dibagi pas angka serial: 1, 3, 5, 7, 9, dst.
Sainte Laguë (modifikasi)	suara yang diraih setiap partai dibagi pas angka serial: 1.4, 3, 5, 7, 9, dst
Danish	suara yang diraih setiap partai dibagi pas angka serial: 1, 4, 7, 10, 13, dst

Jika jumlah pembagian pada jabatan pertama dari partai bawah dengan kedua dari partai atas maka terambil dari jumlah suara teratas. semua metode lebih kurang pembulatan bawah.

Suara sisa terbanyak/Kuota (Largeset remainder)

Metode	Rumus
Hare	: $frac{mbox{Jumlah suara sah}} {mbox{Jumlah kursi}}$
Droop	: $left(frac{mbox{Jumlah suara sah}} {left(mbox{Jumlah kursi}+1 ight)} ight) + 1$
Imperiali	: $frac{mbox{Jumlah suara sah}}{mbox{Jumlah kursi}+2}$
Hagenbach-Bischoff	: $frac{mbox{Jumlah suara sah}}{mbox{Jumlah kursi}+1}$

Jika jumlah sisa suara yang memiliki sama maka terambil dari jumlah suara teratas. semua metode lebih kurang pembulatan bawah.

Metode lainnya

Metode	Rumus
Hare-Niemeyer	: $frac{mbox{Jumlah suara partai}} {mbox{Jumlah suara sah}} * {mbox{Jumlah kursi}}$

Semua metode lebih kurang pembulatan atas.

Contoh pemilihan umum menjadi berikut:

Tanpa batas ambang parlemen (Parliamentary Threshold)

Divisor

Contohnya cukup terbagi 2 yaitu anggota 1 dan 2 saja.

#	Partai	Jumlah suara	%	D'Hondt				Sainte Laguë (asli)				Sainte Laguë (modifikasi)				Danish				Hare-Niemeyer
#	Partai	Jumlah suara	%	Bagi 1	Bagi 2	Jumlah kursi	%	Bagi 1	Bagi 3	Jumlah kursi	%	Bagi 1.4	Bagi 3	Jumlah kursi	%	Bagi 1	Bagi 4	Jumlah kursi	%	Jumlah kursi	%
1	Partai A	50	27.03	50*	25*	2	25	50*	16*	2	25	35*	16*	2	25	50*	12*	2	25	3	37.5
2	Partai B	38	20.54	38*	19*	2	25	38*	12*	2	25	27*	12*	2	25	38*	9*	2	25	2	25
3	Partai C	29	15.68	29*	14*	2	25	29*	9*	2	25	20*	9*	2	25	29*	7	1	12.5	1	12.5
4	Partai D	24	12.97	24*	12	1	12.5	24*	8	1	12.5	17*	8	1	12.5	24*	6	1	12.5	1	12.5
5	Partai E	13	7.03	13*	6	1	12.5	13*	4	1	12.5	9*	4	1	12.5	13*	3	1	12.5	1	12.5
6	Partai F	8	4.32	8	4	0	0	8	2	0	0	5	2	0	0	8*	2	1	12.5	0	0
7	Partai G	5	2.71	5	2	0	0	5	1	0	0	3	1	0	0	5	1	0	0	0	0
8	Partai H	3	1.62	3	1	0	0	3	1	0	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0
9	Partai I	3	1.62	3	1	0	0	3	1	0	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0
10	Partai J	2	1.08	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Jumlah suara sah		175	94.6
Jumlah suara tidak sah		5	2.7
Jumlah suara tidak memilih		5	2.7
Jumlah suara memilih		185	100

Keterangan:

Jumlah kursi yang dikuatkan (menurut aturan KPU) yaitu 8.
* = Pas dengan peringkat jumlah suara dari terbesar sampai terkecil.

Kuota

#	Partai	Jumlah suara	%	Hare						Droop						Imperiali						Hagenbach-Bischoff
#	Partai	Jumlah suara	%	Tahap I (100% BPP)	Pembu- latan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembu- latan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembu- latan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembu- latan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%
1	Partai A	50	27.03	2.38	2	29	1	3	37.5	2.5	2	30	1	3	37.5	2.94	2	33	1	3	37.5	2.63	2	31	1	3	37.5
2	Partai B	38	20.54	1.8	1	17	1	2	25	1.9	1	18	1	2	25	2.23	2	21	1	3	37.5	2	2	19	1	3	37.5
3	Partai C	29	15.68	1.38	1	8	0	1	12.5	1.45	1	9	0	1	12.5	1.7	1	12	0	1	12.5	1.52	1	10	0	1	12.5
4	Partai D	24	12.97	1.14	1	5	0	1	12.5	1.2	1	4	0	1	12.5	1.41	1	7	0	1	12.5	1.26	1	5	0	1	12.5
5	Partai E	13	7.03	0.61	0	13	1	1	12.5	0.65	0	13	1	1	12.5	0.76	0	13	0	0	0	0.68	0	13	0	0	0
6	Partai F	8	4.32	0.38	0	8	0	0	0	0.4	0	8	0	0	0	0.47	0	8	0	0	0	0.42	0	8	0	0	0
7	Partai G	5	2.71	0.23	0	5	0	0	0	0.25	0	5	0	0	0	0.29	0	5	0	0	0	0.26	0	5	0	0	0
8	Partai H	3	1.62	0.14	0	3	0	0	0	0.15	0	3	0	0	0	0.17	0	3	0	0	0	0.15	0	3	0	0	0
9	Partai I	3	1.62	0.14	0	3	0	0	0	0.15	0	3	0	0	0	0.17	0	3	0	0	0	0.15	0	3	0	0	0
10	Partai J	2	1.08	0.09	0	2	0	0	0	0.1	0	2	0	0	0	0.11	0	2	0	0	0	0.1	0	2	0	0	0
Jumlah suara sah		175	94.6		5		3	8	100		5		3	8	100		6		2	8	100		6		2	8	100
Jumlah suara tidak sah		5	2.7
Jumlah suara tidak memilih		5	2.7
Jumlah suara memilih		185	100

Keterangan:

Jumlah kursi yang dikuatkan (menurut aturan KPU) yaitu 8.
BPP (Hare): 175/8 = 21.
BPP (Droop): (175/9) + 1 = 20.
BPP (Imperiali): 175/10 = 17.
BPP (Hagenbach-Bischoff): 175/9 = 19.

Dengan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold)

Divisor

Contohnya cukup terbagi 2 yaitu anggota 1 dan 2 saja.

#	Partai	Jumlah suara	%	D'Hondt				Sainte Laguë (asli)				Sainte Laguë (modifikasi)				Danish				Hare-Niemeyer
#	Partai	Jumlah suara	%	Bagi 1	Bagi 2	Jumlah kursi	%	Bagi 1	Bagi 3	Jumlah kursi	%	Bagi 1.4	Bagi 3	Jumlah kursi	%	Bagi 1	Bagi 4	Jumlah kursi	%	Jumlah kursi	%
1	Partai A	50	27.03	50*	25*	2	33.3	50*	16*	2	33.3	35*	16*	2	33.3	50*	12*	2	33.3	2	33.3
2	Partai B	38	20.54	38*	19*	2	33.3	38*	12	1	16.7	27*	12*	2	33.3	38*	9	1	16.7	1	16.7
3	Partai C	29	15.68	29*	14	1	16.7	29*	9	1	16.7	20*	9	1	16.7	29*	7	1	16.7	1	16.7
4	Partai D	24	12.97	24*	12	1	16.7	24*	8	1	16.7	17*	8	1	16.7	24*	6	1	16.7	1	16.7
5	Partai E	13	7.03	13	6	0	0	13*	4	1	16.7	9	4	0	0	13*	3	1	16.7	1	16.7
6	Partai F	8	4.32
7	Partai G	5	2.71
8	Partai H	3	1.62
9	Partai I	3	1.62
10	Partai J	2	1.08
Jumlah suara sah		175	94.6
Jumlah suara tidak sah		5	2.7
Jumlah suara tidak memilih		5	2.7
Jumlah suara memilih		185	100

Keterangan:

Ambang batas parlemen dikuatkan (menurut aturan KPU) yaitu 5%.
Jumlah kursi yang dikuatkan (menurut aturan KPU) yaitu 6.
* = Pas dengan peringkat jumlah suara dari terbesar sampai terkecil.

Kuota

Hanya 1 tahap

#	Partai	Jumlah suara	%	Hare						Droop						Imperiali						Hagenbach-Bischoff
#	Partai	Jumlah suara	%	Tahap I (100% BPP)	Pembu- latan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembu- latan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembu- latan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembu- latan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%
1	Partai A	50	27.03	2	2	25	1	3	50	2.17	2	27	1	3	50	2.63	2	31	0	2	33.3	2.27	2	28	1	3	50
2	Partai B	38	20.54	1.52	1	13	0	1	16.7	1.65	1	15	0	1	16.7	2	2	19	0	2	33.3	1.72	1	16	0	1	16.7
3	Partai C	29	15.68	1.16	1	4	0	1	16.7	1.26	1	6	0	1	16.7	1.52	1	10	0	1	16.7	1.31	1	7	0	1	16.7
4	Partai D	24	12.97	0.96	0	24	1	1	16.7	1.04	1	1	0	1	16.7	1.26	1	5	0	1	16.7	1.09	1	2	0	1	16.7
5	Partai E	13	7.03	0.52	0	13	0	0	0	0.56	0	13	0	0	0	0.68	0	13	0	0	0	0.59	0	13	0	0	0
6	Partai F	8	4.32
7	Partai G	5	2.71
8	Partai H	3	1.62
9	Partai I	3	1.62
10	Partai J	2	1.08
Jumlah suara sah		175	94.6		4		2	6	100		5		1	6	100		5		1	6	100		5		1	6	100
Jumlah suara tidak sah		5	2.7
Jumlah suara tidak memilih		5	2.7
Jumlah suara memilih		185	100

Keterangan:

Ambang batas parlemen dikuatkan (menurut aturan KPU) yaitu 5%.
Jumlah kursi yang dikuatkan (menurut aturan KPU) yaitu 6.
Jumlah suara sah yang diperoleh batas ambang parlemen yaitu 154.
BPP (Hare): 154/6 = 25.
BPP (Droop): (154/7) + 1 = 23.
BPP (Imperiali): 154/8 = 19.
BPP (Hagenbach-Bischoff): 154/7 = 22.

Hanya 2 tahap (hanya Hare saja)

#	Partai	Jumlah suara	%	Hare
#	Partai	Jumlah suara	%	Tahap I (100% BPP)	Pembu- latan	Sisa suara	Tahap II (50% BPP)	Pembu- latan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%
1	Partai A	45	31.03	1.87	1	21	1.75	1	9	0	2	40
2	Partai B	25	17.24	1.04	1	1	0.08	0	1	0	1	20
3	Partai C	22	15.17	0.91	0	22	1.83	1	10	0	1	20
4	Partai D	11	7.58	0.45	0	11	0.91	0	11	1	1	20
5	Partai E	10	6.89	0.41	0	10	0.83	0	10	0	0	0
6	Partai F	9	6.2	0.37	0	9	0.75	0	9	0	0	0
7	Partai G	5	3.44
8	Partai H	3	2.06
9	Partai I	3	2.06
10	Partai J	2	1.37
Jumlah suara sah		135	93.1		2			2		1	5	100
Jumlah suara tidak sah		5	3.44
Jumlah suara tidak memilih		5	3.44
Jumlah suara memilih		145	100

Keterangan:

Ambang batas parlemen dikuatkan (menurut aturan KPU) yaitu 5%.
Jumlah kursi yang dikuatkan (menurut aturan KPU) yaitu 5.
Jumlah suara sah yang diperoleh batas ambang parlemen yaitu 122.
100% BPP (Hare): 122/5 = 24.
50% BPP (Hare): 24/2 = 12.

Nilai Mayoritas dan Minoritas

Jumlah kursi DPR untuk duduk parlemen	Jumlah kursi DPR untuk hak mengubah UUD	Status
x > 50%	x ≥ 66,7%	Mayoritas multak
x > 50%	50% < x ≥ 66,7%	Mayoritas biasa
x ≤ 50% dgn jabatan 1	x ≤ 50%	Mayoritas koalisi
x ≤ 50%	x ≤ 50%	Minoritas

Keterangan: x yaitu jumlah kursi DPR yang diraih oleh setiap partai.

Mayoritas multak

Mayoritas mutlak yaitu setiap partai politik memenangi sebanyak dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPR dan dapat mengubah aturan UUD.

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	Partai C	70%
2	Partai B	25%
3	Partai A	5%

Mayoritas biasa

Mayoritas biasa yaitu setiap partai politik memenangi selang setengah sampai dengan dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPR tetapi tidak dapat mengubah aturan UUD.

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	Partai C	60%
2	Partai B	25%
3	Partai A	15%

Mayoritas koalisi

Mayoritas koalisi yaitu setiap partai politik memenangi hanya tidak begitu dari setengah dari seluruh jumlah kursi DPR tetapi tidak kekurangan jabatan pertama sehingga wajib berkoalisi untuk mencapai sebanyak minimal setengah dari seluruh jumlah kursi DPR.

Pemenang & koalisi	Juara 2 & koalisi	Hak Mayoritas
x > 50%	x < 50%	Pemenang & koalisi (Mayoritas koalisi)
x < 50%	x > 50%	Juara 2 & koalisi (Minoritas koalisi)

Keterangan: x yaitu jumlah kursi DPR yang diraih oleh perwujudan koalisi.

Contoh

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	partai F	31.3
2	partai N	19.8
3	partai J	8.3
4	partai A	7.3
5	partai C	7.3
6	partai K	5.2
7	partai E	5.2
8	partai M	4.2
9	partai B	3.2
10	partai I	2.1
11	partai O	2.1
12	partai G	1
13	partai H	1
14	partai L	1
15	partai D	1

Jika jumlah yang diberikan warna biru yaitu 51% sedangkan tanpa diberi warna biru yaitu 49% maka jabatan pemenang&koalisi menjadi mayoritas koalisi.

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	partai F	31.3
2	partai N	19.8
3	partai J	8.3
4	partai A	7.3
5	partai C	7.3
6	partai K	5.2
7	partai E	5.2
8	partai M	4.2
9	partai B	3.2
10	partai I	2.1
11	partai O	2.1
12	partai G	1
13	partai H	1
14	partai L	1
15	partai D	1

Jika jumlah yang diberikan warna biru yaitu 49% sedangkan tanpa diberi warna biru yaitu 51% maka jabatan juara 2&koalisi menjadi minoritas koalisi.

Minoritas

Minoritas yaitu setiap partai politik kalah dalam pemilhan umum.

Sistem pemilihan umum

Pas daftar peserta partai politik

Sistem pemilihan umum terbagi 2 macam yaitu

sistem buka, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama dan foto peserta partai politik
sistem tertutup, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama partai politik tertentu. Kedua sistem memiliki persamaan yaitu pemilih memilih nama tokoh yang sama di mana tokoh-tokoh tersbut dapat bermasalah di depan publik.

Pas lebih kurang ^[3]^[4]

Sistem pemilihan umum terbagi 3 macam yaitu

sistem distrik (plurality system), yaitu lebih kurang sederhana yaitu yang akan menjadi peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak. Macam sistemnya:
1. Mayoritas multak (First Past The Post/FPTP)
2. Suara alternatif (Alternative Vote/AV)
3. Suara blok (Block Vote/BV)
4. Sistem putaran dua (Two Round System/TRS)
sistem semi proporsional (semi proportional system), yaitu lebih kurang sistem distrik yang menjembatani proporsional. Macam sistemnya:
1. Suara non dipindahtangankan tunggal (Single Non Transferable Vote/SNTV)
2. Sistem paralel (Parallel system)
3. Suara terbatas (Limited vote)
4. Suara kumulatif (Cumulative vote)
sistem proporsional (proportional system), yaitu lebih kurang berlilit yaitu yang akan menjadi peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih. Macam sistemnya:
1. Suara dipindahtangankan tunggal (Single Transferable Vote/STV)
2. Perwakilan proporsional (Proportional Representative/PR)
3. Daftar partai (Party-list)
  1. Daftar buka (Open-list)
  2. Daftar tertutup (Close-list)
  3. Daftar lokal (Local-list)
4. Anggota proporsional campuran (Mixed Member Proportional/MMP)

Perbedaan menjadi berikut:

Keterangan	Distrik	Proporsional
Peranan politik	lemah	kuat
Distribusi	tinggi	rendah
Kedekatan dengan yang akan menjadi pemilih	tinggi	rendah
Akuntabilitas	tinggi	rendah
Politik uang	tinggi	rendah
Kualitas parlemen	sama dengan SD	sama dengan SP
Yang akan menjadi parlemen	wajib daerah	tidak wajib daerah
Daerah basis pemilihan	ya	tidak
Jumlah wakil tiap daerah	hanya satu	dua atau lebih
Partai kecil/partai gurem	rugi	untung
Keloyalan wakil rakyat	desentralisasi (loyal pada konstituensi)	sentralisasi (loyal pada pusat)
Batas ambang parlemen	tidak	tergantung
Yang akan menjadi independen	tidak	ya
Ukuran daerah pemilihan	sedikit	jumlah
Jumlah daerah pemilihan	jumlah	sedikit
Membuat bentuk koalisi	tidak	ya

Pemilu di Indonesia

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2004 di Indonesia telah dipertontonkan pemilihan umum sebanyak sepuluh kali, yaitu dimulai tahun 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009. Jumlah kontestan partai partai politik dalam pemilihan disetiap kenalnya tidak selalu sama, kecuali pada pemilu tahun 1977 sampai 1997.

Pemilu pada tahun 1955 dilanjutkan pada dua tahap menjadi berikut. Pertama, pemilu diadakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Kedua, pemilu diadakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.^[5]

Acuan

^ Arifin, Anwar. Pencitraan dalam politik, (Jakarta: pustaka Indonesia, 2006) hal.39
^ http://home.snafu.de/watchin/Republika12_07_2011.pdf
^ Perbedaan sistem distrik dan proporsional
^ jidil 2
^ Suprihatini, Amin. Partai Politik di Indonesia, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hlm.8,9

Pranala luar

Departemen Dalam Negeri (Depdagri)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) (tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)
Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) KPU
Pemilu Indonesia
Pusat Informasi Partai Politik Indonesia Pemilu

Sumber :
pasar.kucing.biz, wiki.edunitas.com, id.wikipedia.org, diskusi.biz, dsb-nya.

Pemilihan umum

Daftar konten

Penentuan untuk jumlah kursi dalam partai politik [2]

Tanpa batas ambang parlemen (Parliamentary Threshold)

Divisor

Kuota

Dengan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold)

Divisor

Kuota

Nilai Mayoritas dan Minoritas

Mayoritas multak

Mayoritas biasa

Mayoritas koalisi

Contoh

Minoritas

Sistem pemilihan umum

Pas daftar peserta partai politik

Pas lebih kurang [3][4]

Pemilu di Indonesia

Acuan

Pranala luar

Penentuan untuk jumlah kursi dalam partai politik ^[2]

Pas lebih kurang ^[3]^[4]