Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dewan Hak Asasi Manusia PBB merupakan organisasi penerus dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB di PBB.

Pada 15 Maret 2006 Majelis Umum PBB memvoting kepada membuat sebuah organisasi hak manusia baru, meskipun tidak kekurangan penentangan dari Amerika Serikat. Dewan Hak Manusia mempunyai anggota 47 negara ini akan menggantikan Komisi Hak Manusia yang mempunyai anggota 53 negara yang sekarang. Badan hak manusia yang baru ini disetujui oleh 170 anggota dari dari 190 anggota. Empat negara menentang pembentukan Dewan, adalah Amerika Serikat, Kepulauan Marshall, Palau, dan Israel) dan tiga negara abstain, adalah Belarus, Iran, dan Venezuela. Keempat negara yang menentang membicarakan bahwa Dewan baru ini sedikit bertambah banyak memliki kekuasaan dan tidak memiliki perlindungan yang cukup kepada mencegah negara yang melecehkan HAM mengambil kontrol dari Dewan. [1]

Pemilihan anggota

Pemilihan kepada menentukan anggota Dewan HAM PBB dilaksanakan Selasa, 9 Mei 2006, waktu Amerika Serikat di Gedung Markas Agung PBB, New York.

Tidak kekurangan 63 negara yang mencalonkan diri kepada dapat duduk di Dewan HAM yang mempunyai anggota 47 negara. Selain Indonesia, kepada kawasan Asia yang memperoleh jatah 13 kursi, anggota terpilih lainnya adalah Banglades, Jepang, Malaysia, Pakistan, Korea Selatan, Cina, Jordania, Arab Saudi, dan Sri Lanka. Sementara negara-negara Asia yang gagal terpilih adalah Iran, Irak, Kirgistan, Lebanon, Thailand.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota badan HAM baru PBB memperoleh dukungan 165 negara dari 191 negara anggota PBB. Dalam pengundian, Indonesia dan India hanya memperoleh masa jabatan satu tahun. Sementara Malaysia, Jordania, dan Arab Saudi memperoleh masa jabatan tiga tahun.

Lihat juga

• Perserikatan Bangsa-Bangsa
• Pandangan Periodik Universal

Pranala luar

• (Inggris) Press release
• (Inggris) Draft resolution A/60/L.48 (24 Februari 2006)
• (Indonesia) RI Anggota Dewan HAM, Kompas

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)   Sistem PBB Negara anggota Pengamat Majelis Umum Dewan Keamanan Dewan Ekonomi dan Sosial Sekretariat (Sekretaris Jenderal) Dewan Perwalian Mahkamah Internasional   Program dan lembaga FAO IAEA ICAO IFAD ILO IMF IMO IPCC ITU OHCHR UNCHR UNCTAD UNDCP UNDP UNEP UNESCO UNFIP UNFPA UNHCR UNHRC UN-HABITAT UNIC UNICEF UNIDO UNOCHA UNODC UNRWA UNU UNV UN Women UNWTO UPU WFP WHO WIPO WMO   Resolusi Majelis Umum Dewan Keamanan   Topik terkait Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bendera Markas Agung Piagam Rio+20 Tanda Penghargaan Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa