Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014

2009 ← 9 Juli 2014 → 2019

Yang akan menjadi Joko Widodo Prabowo Subianto Partai PDI-P Gerindra Pasangan Jusuf Kalla Hatta Rajasa Suara rakyat 70.997.833 62.576.444 Persentase 53,15% 46,85%

Hasil pemilu menampakkan kandidat dengan mayoritas suara di masing-masing 33 provinsi di Indonesia. Prabowo Subianto: merah gelap; Joko Widodo: merah terang.

Presiden sebelum pemilu Susilo Bambang Yudhoyono Demokrat Presiden terpilih Joko Widodo PDI-P

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilanjutkan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memastikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak mampu maju kembali dalam pemilihan ini sebab dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden.^[1][2] Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai bertambah dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer mampu mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, namun pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berjalan. ^[3][4]. Pemilihan umum ini selesai dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% berdasarkan dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014.^[5] Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menukarkan Susilo Bambang Yudhoyono.

Kandidat

Google Doodle menerima Pilpres 2014.

Pasangan yang akan menjadi terpilih merupakan pasangan yang akan menjadi yang memperoleh suara bertambah dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di bertambah dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tiada pasangan yang akan menjadi yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, 2 pasangan yang akan menjadi yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 pasangan yang akan menjadi, kedua pasangan yang akan menjadi tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 pasangan yang akan menjadi atau bertambah, penentuan peringkat pertama dan kedua dilanjutkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang bertambah lebar dengan cara bertingkat. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh bertambah dari 1 pasangan yang akan menjadi, penentuannya dilanjutkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang bertambah lebar dengan cara bertingkat.

Visi dan Misi Pasangan Prabowo-Hatta

Visi dan Misi Pasangan Jokowi-JK

Resmi

Pemilihan umum ini diiringi oleh dua pasang yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrad yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2009-2014, serta Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Pada tanggal 31 Mei 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 2 pasang yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, serta melakukan pengundian nomor urut pada 1 Juni 2014. Berikut merupakan kandidat resmi beserta nomor urutnya yang telah ditetapkan KPU.

Nomor urut	Yang akan menjadi Presiden	Yang akan menjadi Wakil Presiden	Partai Politik	Kursi DPR	Kursi DPR %	Suara legislatif %
1	Prabowo Subianto	Hatta Rajasa	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Partai Golongan Karya (Golkar) Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Bulan Bintang (PBB) Partai Demokrat[6]	Koalisi Merah Putih: Gerindra/Golkar/PPP/PKS/PAN/Demokrat 352 / 560	63.54%	59.52%
2	Joko Widodo	Muhammad Jusuf Kalla	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai NasDem Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)[7]	Koalisi Indonesia Hebat: PDI–P/Hanura/NasDem/PKB 208 / 560	36.46%	40.38%

Lainnya

Sebelum pemilihan umum legislatif tanggal 9 April 2014, tokoh-tokoh berikut telah terlebih dahulu menyatakan pencalonan diri sebagai yang akan menjadi Presiden. Sehabis pemilihan umum legislatif selesai digelar, mereka mengurungkan niat sehabis partainya gagal mencapai batas suara/kursi yang diperlukan supaya mampu mencalonkan seorang Presiden. Sebagian di selangnya selesai memutuskan untuk mendukung salah satu pasangan yang akan menjadi resmi yang ditetapkan KPU.

Potensial

Berikut ini merupakan tokoh-tokoh selain yang akan menjadi resmi yang pernah disebut-sebut potensial sebagai yang akan menjadi Presiden. Tokoh yang disebut sebagai yang akan menjadi potensial (per permulaan tahun 2014) adalah:

• Abraham Samad, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi^[12]
• Djoko Santoso, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia
• Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keselamatan
• Ani Yudhoyono, Ibu Negara Indonesia^[13]
• Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden Indonesia^[14]
• Puan Maharani, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Fraksi PDI-P di DPR RI^[15]
• Rizal Ramli, mantan Menteri Keuangan Indonesia
• Rhoma Irama, musisi^[16]
• Sri Mulyani Indrawati, Direktur Pelaksana Grup Bank Dunia, mantan Menteri Keuangan Indonesia^[17]
• Surya Paloh, pebisnis, pemilik media, dan Ketua Partai Nasdem^[18]
• Sutiyoso, mantan Gubernur Jakarta^[19]

Sebagian di selangnya memutuskan untuk tidak mencalonkan diri sebagai yang akan menjadi Presiden. Namun, aci juga yang selesai bergabung ke salah satu yang akan menjadi Presiden dan yang akan menjadi Wakil Presiden resmi yang ditetapkan KPU.

Konvensi Partai Demokrat

Sejak tahun 2013, Partai Demokrat menyelenggarakan konvensi semi buka untuk menjaring calon-calon yang layak diajukan sebagai yang akan menjadi Presiden. Salah satu peserta konvensi, Dahlan Iskan dinyatakan sebagai pemenang konvensi, sebagian hari sehabis pemilihan umum legislatif selesai. Namun, Partai Demokrat memutuskan untuk tidak mencalonkan Dahlan Iskan sehabis gagal mencapai batas 20% kursi / 25% suara pada pemilu legislatif April 2014.^[20]. Berikut ini merupakan daftar peserta konvensi yang diselenggarakan Partai Demokrat:

• Ali Masykur Musa, anggota Badan Pemeriksa Keuangan^[21]
• Anies Baswedan, rektor Universitas Paramadina ^[21]
• Dahlan Iskan, Menteri BUMN^[21]
• Dino Patti Djalal, Duta Luhur Indonesia untuk Amerika Serikat^[21]
• Endriartono Sutarto, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia^[21]
• Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan^[21]
• Hayono Isman, anggota Dewan Perwakilan Rakyat ^[21]
• Irman Gusman, Ketua Dewan Perwakilan Daerah^[21]
• Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat^[21]
• Pramono Edhie Wibowo, mantan Kepala Staf Tingkatan Darat^[21]
• Sinyo Harry Sarundajang, Gubernur Sulawesi Utara^[21]

Garis waktu

Catatan: Garis waktu berikut ini mencakup pemilihan umum legislatif pada pertengahan 2014 dan aktivitas yang dipekerjakan lainnya yang berkaitan dengan pemilihan umum presiden.

Gugatan Pra Pilpres

Pada tanggal 23 Januari 2014, Yusril Ihza Mahendra dan Effendi Ghazali melakukan gugatan atas peraturan pengajuan yang akan menjadi presiden dan syarat peresmian yang akan menjadi presiden ke Mahkamah Konstitusi. Permulaannya yang akan menjadi presiden diajukan oleh partai atau gabungan partai yang memenuhi syarat suara sehabis pelaksanaan Pemilu legislatif. Menurut Yusril, seharusnya pengajuan ini tidak disertai presidential threshold. Namun MK mengusir sebagian gugatan, dan mengabulkan sebagian tuntutan dengan menerapkan Pilpres dan Pileg serentak mulai 2019. ^[25]

Koalisi Partai Politik

Kontroversi Koalisi Merah Putih Pra Pilpres 2014

Partai Golongan Karya

Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) Golkar pada tanggal 18 Mei 2014 memutuskan untuk mengusung Aburizal Bakrie sebagai Yang akan menjadi Presiden ataupun Yang akan menjadi Wakil Presiden serta memberikan kewenangan untuk Aburizal Bakrie untuk memastikan arah kebijakan politik dan koalisi. ^[26] Golkar sebagai parpol yang mendiami tempat kedua dalam Pileg 2014 (setelah PDIP) dengan perolehan 91 kursi (14,75%), di prediksi akan membangun poros tengah bersama partai Demokrat untuk menandingi daya Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta ^[27], namun kenyataannya, ketua umum Golkar Aburizal Bakrie bertambah memastikan bergabung dengan koalisi Prabowo-Hatta dengan berharap jatah "Menteri Senior" sehingga bersemuka dengan hasil Rapat Pimpinan Nasional Golkar 2014. ^[28]

Keputusan Aburizal Bakrie untuk bergabung dengan Prabowo-Hatta membikin kecewa banyak kader Golkar di daerah, yang beranggapan bahwa sebagai salah satu partai pemenang Pemilu seharusnya Golkar mengajukan yang akan menjadi Presiden ataupun yang akan menjadi Wakil Presiden, namun malah tidak menjadi apa-apa. Keputusan itu juga menghancurkan impian akan terbentuknya "Poros Tengah" dan meninggalkan Partai Demokrat sebagai partai terakhir yang masih belum memastikan arah pilihan koalisi.^{[perlu rujukan]} Pada tanggal 30 Juni 2014, melalui ketua harian Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan siap mendukung dan memenangkan Prabowo-Hatta.^{[perlu rujukan]}Muhammad Jusuf Kalla yang notabene merupakan kader senior dari partai Golkar dikandidatkan sebagai Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo terbukti mempengaruhi solidaritas di internal "Partai Beringin" ini.^{[perlu rujukan]} Jusuf Kalla yang mempunyai segudang pengalaman di pemerintahan mulai dari jabatan menteri sampai Wakil Presiden, mempunyai pengaruh luhur terhadap simpatisan dan kader Golkar di tingkat provinsi dan daerah.^{[perlu rujukan]} Walaupun elit Golkar menyatakan dukungan resmi dan buka terhadap kubu Prabowo-Hatta, kenyataan bercakap lain sebab kader Golkar di daerah banyak yang memastikan Jokowi-JK sebagai pilihan Presiden. Kuatnya sosok Jusuf Kalla sebab ia sangat dihormati dan disegani di intenal partai Golkar.

Aburizal Bakrie yang memutuskan untuk bergabung dengan Prabowo-Hatta melihat Jusuf Kalla sebagai ancaman akan ketidak kompakan dan krisis solidaritas di internal partai Golkar. Konflik muncul berasal saat ia memecat 3 kader golkar yang tidak mendukung Prabowo-Hatta, mereka merupakan anggota DPR dari Partai Golkar, Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Bendahara DPP Golkar Nusron Wahid, serta Poempida Hidayatulloh. ^[29]. Pemecatan terhadap 3 kader muda Golkar itu merupakan permulaan benih perpecahan di internal partai beringin yang bertimbun menjadi program pemecatan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum Golkar. Banyak internal kader Golkar yang menilai pemecatan terhadap 3 kader golkar tersebut tidak berdasarkan dengan AD/ART dan cara partai.

Sosok Aburizal Bakrie yang fenomenal dengan kasus "luapan Lumpur Lapindo" di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur merupakan beban yang harus di tanggung oleh Koalisi Merah Putih. Saat Aburizal Bakrie bergabung dalam kubu Prabowo-Hatta, penduduk Jawa Timur enggan memberikan dukungannya untuk pasangan tersebut ^[30]. Berdasarkan data pemilihan legislatif 2014, kubu Prabowo Hatta diramalkan unggul di Jawa Timur dengan total 46 kursi parlemen (PKS 2 kursi; Golkar 11; Gerindra 11 kursi; Demokrat 11 kursi; PAN 7 kursi; PPP 4 kursi) dan kubu Jokowi-JK hanya 41 kursi parlemen (Nasdem 7 kursi; PKB 15 kursi; PDI Perjuangan 17 kursi; Hanura 2 kursi)^[31]. Berdasarkan data resmi KPU, Pasangan Jokowi-JK menang di Jawa Timur dengan perolehan 53.17%.

Partai Persatuan Pembangunan

Sebelum Koalisi Merah Putih terbentuk, Partai Persatuan Pembangunan mempunyai masalah dalam hal krisis kepemimpinan di dalam internal partai berlambang Kabah tersebut. Polemik di dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berawal dari kedatangan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dalam kampanye akbar Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Senayan pada tanggal 23 Maret 2014 ^[32]. Kehadiran Suryadharma Ali untuk mendukung Prabowo merupakan keputusan sepihak tanpa melalui cara parpol, sehingga menimbulkan polemik di lapisan bawah kader PPP di mana Prabowo absen dalam satu di selang delapan bakal capres yang ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Bandung ^[33].

Atas sikap tersebut, sebanyak 27 dewan pimpinan wilayah (DPW) PPP mendesak supaya Suryadharma segera dijatuhi sanksi, mulai dari pemberhentian sementara sampai pemecatan. Pengelola wilayah PPP protes lantaran sikap Suryadharma itu diasumsikan melecehkan usaha yang tengah dibangun kader di akar rumput dimana saat para kader PPP berjuang untuk memenangkan PPP, Suryadharma justru membelot ke partai lain ^[34]. Atas desakan tersebut, Suryadharma memecat Waketum PPP dan empat Ketua DPW, yaitu Suharso Monoarfa dari jabatan Wakil Ketua Umum PPP, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat Rachmat Yasin, Ketua DPW Jawa Timur Musyaffa Noer, Ketua DPW Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Sulawesi Selatan Amir Uskara, dan Sekretaris DPW Kalimantan Tengah Awaludin Noor.^[35]

Sehabis pemecatan dilontarkan oleh Suryadharma Ali, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbagi menjadi dua kubu yakni kubu yang mendukung keputusan Suryadharma Ali untuk menjalin koalisi dengan Prabowo dan kubu yang menentang. Internal PPP menganggap bahwa Suryadharma Ali telah bertingkah laku yang dibuat otoriter dengan memecat kader tanpa cara yang jelas dan membikin arah koalisi tanpa melalui pengolahan rapimnas.^[36] Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi menjelaskan PPP merupakan sebuah partai yang memiliki aturan dan konstitusinya sendiri. Menurutnya, tiada seorang pun di dalam partai yang mampu menempatkan dirinya di atas aturan dan konstitusi tersebut. ^[37]

Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang selesai Ahad pada tanggal 20 April 2014 dini hari memutuskan untuk memecat sementara Suryadharma Ali dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PPP. Argumen pemberhentian Suryadharma sebab dia tidak bersedia menghadiri Rapimnas. ^[38]

Pada tanggal 24 April 2014, Partai Persatuan Pembangunan mengadakan Musyawarah Kerja Nasional III (Mukernas III) PPP di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor. Suryadharma Ali tidak disambut oleh para petinggi PPP yang sudah aci di meja pimpinan rapat. Tak terdengar juga aci tepuk tangan atau antusiasme dari para peserta. Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, yang dalam mukernas ini didaulat sebagai pelaksana tugas ketua umum sekaligus penyelenggara mukernas. Emron dapat dilihat; kelihatan; tampak mendapatkan balasan yang berbeda. Saat masuk ke ruang mukernas, Emron dapat dilihat; kelihatan; tampak langsung disambut tepuk tangan para peserta. Dia juga langsung diminta untuk meningkat ke meja pimpinan rapat. ^[39] Dalam pertermuan itu Kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dan kubu Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy alias Romy kembali bersepakat untuk melakukan islah. Dalam kesempatan itu, Suryadharma Ali mengungkapkan permintaan maafnya untuk semua kader PPP yang mempunyai dalam Mukernas dan untuk mayarakat atas kisruh yang terjadi di internal PPP. Ia mengaku salah sebab telah melanggar persangkaan landasan dan persangkaan rumah tangga partai. Namun jabatan ketua umum Suryadharma Ali di persingkat dan akan selesai pada Oktober 2015.

Pada tanggal 12 Mei 2014, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menerapkan rapat pimpinan nasional yang selesai resmi memutuskan arah koalisinya ke Prabowo Subianto. Keputusan koalisi PPP ke Prabowo dilanjutkan dengan cara musyawarah mufakat yang melibatkan 33 Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia ^[40].

Pada masa kampanye pemilihan Presiden 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun persangkaan 2012-2013.^[41] Sebelumnya, bakal yang akan menjadi presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memuji kinerja Suryadharma sebagai Menteri Agama. Prabowo menilai, penyelenggaraan ibadah haji yang dilanjutkan oleh Kementerian Agama setiap tahunnya sudah sangat adun.^[42]

Peresmian Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam masa kampanye menambah sentimen negatif terhadap Koalisi Merah Putih.

Partai Demokrat

Partai Demokrat merupakan partai pemenang pemilu 2009 dimana Partai Demokrat mengantongi 20,85% suara atau 150 anggota legislatif, akan tetapi pada pemilihan legislatif 2014, Demokrat hanya mampu mengantongi 10,19% suara atau 61 anggota legislatif. Suara partai demokrat berguguran di setiap lini lumbung suara Demokrat, hasilnya partai Demokrat tidak mampu mengajukan yang akan menjadi presiden tetapi harus berkoalisi dengan partai lain untuk mengajukan capres.

Terlepas dari suara Demokrat yang terjun lepas sama sekali tidak mampu dipisahkan dengan rentetan kasus korupsi yang melibatkan pentolan kader demokrat di saat itu ^[43], sebut saja:

• Muhammad Nazarudin, Bendahara Umum Partai Demokrat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada bulan Juni 2011 dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan.
• Angelina Sondakh, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembahasan persangkaan proyek Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada pertengahan tahun 2012.
• Andi Mallarangeng, sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat yang saat itu juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Desember 2012 dalam kasus pembangunan pusat olahraga (sport center) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
• Anas Urbaningrum, sebagai mantan Ketua Umum Partai Demokrat ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Maret 2014, dalam kasus pembangunan sarana dan prasarana sport center Hambalang di Bogor.
• Sutan Bhatoegana, sebagai Ketua DPP Partai Demokrat. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Sutan Bhatoegana sebagai tersangka pada tanggal 14 Mei 2014 atas kasus dugaan korupsi terkait dengan perubahan Persangkaan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian ESDM tahun 2013 ^[44].

SBY yang saat itu menjabat sebagai ketua umum demokrat menyatakan akan bersikap netral atau tidak akan bergabung dengan cara formal dengan kubu capres Jokowi atau kubu capres Prabowo dalam pemilu presiden nanti, namun SBY berharap untuk kader Demokrat untuk tidak golput. Pernyataan resmi Partai Demokrat ini berdasarkan dengan hasil Rapimnas Partai Demokrat pada 17 Mei 2014 lewat, dimana Demokrat akan bersikap netral dalam pemilu presiden Juli nanti ^[45].

Demokrat gagal membentuk poros baru lantaran perolehan suara di pemilu legislatif hanya bertambah kurang 10 persen, sehingga konvensi partai Demokrat untuk mengusung yang akan menjadi Presiden menjadi tidak relevan. Partai Demokrat selanjutnya berusaha membuka wacana untuk membangun poros tengah bersama partai Golkar demi menandingi daya Jokowi-JK ataupun Prabowo-Hatta, namun keinginan itu harus kandas di tengah jalan sebab Demokrat disingkirkan partai Golkar yang bertambah memastikan menerima tawaran "Menteri Senior" dari kubu Prabowo-Hatta ^[27]. Ini berakhir dengan pada partai Demokrat menjadi partai terakhir yang belum memastikan sikap akan arah pilihan politik.

Dukungan informil partai Demokrat terhadap Prabowo-Hatta mengalir saat Pasangan capres-cawapres dari koalisi Merah Putih Prabowo-Hatta memaparkan visi misinya di depan elite dan kader Partai Demokrat di Hotel Sahid Jaya, Bogor. Akan tetapi SBY tidak mempunyai dalam perkara tersebut demi menjaga netralitas sebagai seorang Presiden ^[46].

Akan tetapi, sebagian tokoh Demokrat justru merapat ke pasangan Jokowi-JK atas nama dukungan pribadi, selang lain:

• Dahlan Iskan, pemenang konvensi Capres Demokrat dengan elektabilitas tertinggi yang juga Menteri BUMN pada saat itu.
• Sinyo Harry Sarundajang, menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat dan Peserta Konvensi Capres Demokrat.
• Letjen (Purn) TNI Suaidy Marasabessy, Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat
• Anies Baswedan, intelektual, akademisi dan Peserta Konvensi Capres Demokrat.
• Hayono Isman, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat
• Isran Noor, Politikus Partai Demokrat dan juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi)
• Ruhut Sitompul, Juru Cakap Partai Demokrat

SBY sebagai ketua umum Demokrat menilai hak setiap kader untuk memastikan pilihan politik masing-masing, oleh sebab itu tiada kader yang di pecat sebab berbeda haluan dan tiada benih perpecahan dalam kader internal Demokrat. Dengan demikian dapat dilihat; kelihatan; tampak jelas bahwa Partai Demokrat tidak solid dalam mendukung koalisi merah putih.

Kontroversi Koalisi Tanpa Syarat Pra Pilpres 2014

Muhammad Jusuf Kalla (JK)

Pada tanggal 19 Mei 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hanura mendeklarasikan peresmian Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai yang akan menjadi presiden dan yang akan menjadi wakil presiden di Gedung Joang 45, Menteng ^[47]. Jusuf Kalla terpilih menjadi Yang akan menjadi Wakil Presiden dengan menyingkirkan kandidat kuat lainnya yakni Mahfud MD dan Ryamizard Ryacudu.

Pada saat itu, partai Golkar belum resmi memutuskan sikap politiknya apakah akan mengusung capres atau bergabung dengan koalisi. Melalui pengolahan negosiasi yang panjang dan berliku, pada selesai Ketua umum Golkar Aburizal Bakrie memutuskan untuk bergabung dengan kubu Prabowo-Hatta dengan berharap jatah "Menteri Senior" daripada mendukung rekan separtainya yang maju sebagai Cawapres. Jusuf Kalla diasumsikan sebagai sosok yang fenomenal sebab karena ia tidak di dukung dengan cara resmi oleh partai yang membesarkannya (partai Golkar), akan tetapi Jusuf Kalla mampu memecah daya Golkar dengan mendapat dukungan dari kader dan simpatisan Golkar di akar rumput.

Peresmian Jusuf Kalla sebagai Yang akan menjadi Wakil Presiden mendapat berbagai kritik dari pengamat politik, salah satu nya merupakan pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit. Arbi Sanit menyatakan bahwa Jokowi dan Jusuf Kalla akan sulit bertugas sama dan bahkan berpotensi untuk menyandera Jokowi. Ia menambahkan, Jusuf Kalla suka bertingkah laku yang dibuat sendiri tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan pasangannya, sehingga berpotensi menyembulkan "matahari kembar". Arbi Sanit memperkirakan JK akan mengulangi skenario pemerintahan 2004-2009 di saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. ^[48]. Dalam pernyataan resminya, Jusuf Kalla menampik hal tersebut, "Kalau kami ibarat kereta, kami kereta yang mesinnya bertambah kuat. Dan bagaikan matahari, kami matahari yang sinarnya bertambah kuat bukan dua matahari" ^[49].

Pada saat masa kampanye, beredar video wawancara Jusuf Kalla dengan salah satu stasiun televisi swasta yang menyatakan "Kalau Jokowi Tiba-Tiba Sah Presiden Mampu Hancur Negeri Ini", video inilah di jadikan alat propaganda oleh pihak lawan dengan menayangkannya berulang kali di sebagian stasiun swasta dan media cetak.^{[perlu rujukan]} Namun, dalam pernyataan resminya, Jusuf Kalla menyatakan bahwa pernyataan itu dia keluarkan saat Jokowi baru 3-4 bulan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sehingga Jokowi diasumsikannya belum memiliki kapasitas mumpuni sebagai yang akan menjadi Presiden ^[50].

Jusuf Kalla terbukti mempunyai kepiawaian dalam menangani masalah konflik di sebagian daerah di Indonesia, selang lain Poso, Ambon, dan Aceh, sehingga diduga penghuni satu tempat mempunyai ikatan emosional dengan sosok Jusuf Kalla ^[51]. Namun kenyataannya perolehan suaranya tidak menang di Aceh dan Keliruku Utara.

Survei

Survei yang dilanjutkan sebagian waktu sebelum pemungutan suara Pemilu Presiden dilanjutkan oleh lembaga survei yang terdaftar maupun tidak terdaftar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Survei dilanjutkan untuk mengukur pandangan publik terhadap para bakal / yang akan menjadi Presiden. Berikut ini merupakan sebagian hasil survei yang dilanjutkan dan dipublikasikan sebelum hari pemungutan suara Pilpres 2014.

Survei Sebelum Peresmian Resmi

Survei Sehabis Peresmian Resmi

Kampanye

Kampanye Pemilu Presiden 2014 dimulai pada 4 Juni sampai 5 Juli 2014 dalam rapat umum buka dan saling berargumentasi yang akan menjadi.

Dana Kampanye

Di bawah ini merupakan dana kampanye para yang akan menjadi Presiden selama kampanye Pilpres 2014 yang dilaporkan untuk Komisi Pemilihan Umum pada 19 Juli 2014.

Saling berargumentasi Yang akan menjadi

Berikut merupakan daftar saling berargumentasi yang akan menjadi yang diselenggarakan selama kampanye Pilpres 2014.

Sebagian isu menjadi kontroversi dalam debat-debat tersebut. Selang lain saat Jokowi menyembulkan istilah tol laut yang disalahpahami sebagai jalan tol di atas laut yang melalui seluruh nusantara.^[54] Prabowo menyembulkan kontroversi mengenai kebocoran persangkaan yang selanjutnya diralat kembali sebagai kerugian potensial^[55]. Selain itu, Prabowo juga membikin sebuah kejutan ketika ia menyatakan dukungan untuk Jokowi ketika bercakap tentang pengembangan ekonomi kreatif.^[56] Jusuf Kalla menimbulkan kontroversi sehabis meralat sendiri bahwa UN tidak akan dibatalkan.^[57]. Sementara Hatta Rajasa menimbulkan kontroversi sehabis salah membedakan penghargaan Kalpataru dengan Adipura dalam saling berargumentasi putaran terakhir. ^[58]

Kampanye di GBK

Respon penduduk terhadap kedua yang akan menjadi dapat dilihat; kelihatan; tampak saat kampanye buka di Gelora Bung Karno. Kubu Prabowo pada 22 Juni 2014 memastikan untuk mengadakan orasi di panggung dengan menggunakan identitas baju putih dan mengumpulkan massa dari berbagai perwakilan partai politik dan organisasi buruh^[59]. Sementara Kubu Jokowi pada 5 Juli 2014 memastikan kampanye dalam bentuk konser yang mengundang relawan dari siang sampai malam hari dengan diisi penampilan berbagai selebriti. Jokowi sendiri hanya muncul di saat yang belakang sekali dengan memberi balasan pendek. ^[60]

Fenomena Panasbung

Kedua pihak saling bertukar tuduhan demikianlah keadaanya relawan berbayar, khususnya di media sosial, atau populer dengan akronim panasbung, pasukan nasi bungkus^[61][62][63]. Tim Prabowo pada sebagian kesempatan mengakui demikianlah keadaanya pertolongan dana operasional^[64], sementara kubu Jokowi - JK konsisten menyatakan relawannya tidak dibayar sampai hari-hari terakhir kampanye^[65] Sehabis pemilihan, juga terungkap pengakuan dari Perkumpulan Kebangkitan Suara Indonesia (PKSI) di Kabupaten Jember, Jawa Timur yang mendukung Hatta Rajasa, bahwa mereka tidak menerima bayaran yang dijanjikan. ^[66]

Penghitungan dan hasil

Surat Suara Pilpres 2014

Sehabis pilpres 9 Juli 2014, Joko Widodo atau Jokowi mengklaim kemenangannya berdasarkan hitung cepat suara dari sebagian wilayah. Banyak lembaga survei independen yang mengunggulkan Jokowi (52-53% suara versus 46-48% suara untuk Prabowo).^[67] Prabowo juga mengklaim kemenangannya sambil mengutip lembaga survei lain.^[68]

Menjelang pengumuman hasil resmi oleh Komisi Pemilihan Umum, Prabowo berharap KPU menunda pengumumannya selama dua ahad supaya partainya mampu memeriksa dugaan manipulasi pengolahan pemungutan suara. Permintaan ini ditolak oleh KPU.^[69] Kubu Prabowo juga menuntut diselenggarakannya pemungutan suara ulang di sejumlah wilayah.^[70] Namun demikian, sebagian pendukung Prabowo mengucapkan selamat untuk Jokowi atas pemilihannya. Politikus PAN, Hanafi Rais, tiga hari sebelum hasil resmi diumumkan, mengirimkan sebuah pernyataan pers yang isinya, "kami mengucapkan selamat untuk Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang akan memegang tampuk kepemimpinan nasional dalam waktu 5 tahun mendatang".^[71] Pada hari yang sama, ketua tim kampanye Prabowo, Mahfud M.D., mengembalikan mandatnya untuk Prabowo dan menyatakan bahwa pemilihan umum sudah selesai.^[71]

Khawatir sebab ketegangan antarpartai pernah mengakibatkan kerusuhan yang berujung pada jatuhnya mantan presiden Soeharto, pemerintah Indonesia mengerahkan bertambah dari 250.000 personel polisi di seluruh Indonesia. Di Jakarta Pusat, ratusan polisi ditempatkan di bertambah kurang gedung KPU. Kerumunan pendukung Prabowo melakukan unjuk rasa damai di dekat gedung KPU.^[72]

Hitung cepat

Pengolahan hitung cepat dimulai pada tanggal 9 Juli 2014 oleh berbagai lembaga survei.

Perbedaan hasil hitung cepat menghasilkan perdebatan mengenai keabsahan sebagian lembaga yang melakukan anggaran. Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) merasa harus mengadakan audit terhadap cara yang dipakai oleh lembaga-lembaga yang aci di bawah naungannya. JSI dan Puskaptis mengabaikan panggilan ini. Hasilnya, JSI dan Puskaptis dibawa keluar dari keanggotaan Persepi sebab diasumsikan tidak memiliki itikad adun untuk mempertanggungjawabkan aktivitas yang dipekerjakan ilmiah yang sudah menimbulkan kontroversi di penduduk.^[76]

Sementara RRI yang juga turut mengadakan hitung cepat dengan hasil yang hampir mendekati hasil rekapitulasi KPU, adun dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, juga mendapatkan tekanan politis dari Komisi I DPR RI yang mempertanyakan keaktifan RRI dalam melakukan survei yang diasumsikan tidak berdasarkan dengan tupoksi. Sebab itu Komisi I berencana akan melakukan pemanggilan terhadap direksi RRI^[77] yang selesai menimbulkan kecaman dari penduduk dan jurnalis.^[78]

Real count

Cuplikan real count versi KawalPemilu.org, 17 Juli 2014

Selain hitung cepat, sebagian kelompok independen maupun organisasi dan partai mendukung juga melakukan anggaran yang di media disebut real count (dari bahasa Inggris yang berarti "hitung sesungguhnya"). Berbeda dengan hitung cepat yang mengambil sampel dengan cara statistik, real count berusaha mengumpulkan data dari seluruh orang yang memastikan atau TPS, atau mendekati seluruhnya. Aci yang menggunakan data dari KPU, dan aci juga yang menggunakan input dari saksi-saksi relawan partai dan tim sukses di TPS.

Situs KawalPemilu.org termasuk salah satu situs yang memulai melansir hasil real count. Situs ini diciptakan oleh sekelompok berbakat teknologi informasi Indonesia yang berdomisili di luar negeri, dan meluncurkan hasil awalnnya pada 14 Juli. Input situs ini berasal dari hasil TPS di formulir C1 yang dilansir oleh KPU, dan didigitalisasi oleh bertambah kurang 700 relawan.^[79] Sebagian hari selanjutnya, hasil rekapitulasi KPU dalam bentuk data DA1, DB1 dan DC1 dilansir KPU dalam bentuk digital, dan sebagian situs lain dan media juga melakukan real count berdasarkan data-data ini.

Pihak Prabowo-Hatta menggunakan real count yang dilanjutkan oleh PKS. Berbeda dengan hasil hitung cepat maupun real count lainnya, anggaran ini memperlihatkan keunggulan tipis Prabowo-Hatta. Namun sempat terjadi kontroversi sebab publikasi hasil real count sementara pada 9 Juli 2014 sama persis dengan publikasi hasil exit poll yang dilanjutkan pada tanggal 5 Juli 2014.^[80] Setelahnya, kubu Prabowo Hatta tidak pernah kembali mempublikasikan hasil real count. Mahfud MD menyatakan hasil anggaran tersebut rahasia^[81], meskipun selanjutnya ia mengakui tidak pernah melihat data itu.^[82] Di lain pihak, Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera Taufik Ridho beralasan menyudahi publikasi Real Count sebab ingin mematuhi himbauan Komisi Penyiaran Indonesia.^[83]

Sementara dari pihak Jokowi-Jusuf Kalla, real count dilanjutkan adun oleh internal PDIP^[84] maupun di gedung DPP Partai Nasdem.^[85]

Berikut merupakan perbandingan hasil anggaran sebagian kelompok relawan dibandingkan dengan hasil rekapitulasi KPU.

Penarikan diri Prabowo

Pada tanggal 22 Juli 2014, hari pengumuman hasil resmi oleh KPU, Prabowo menyatakan menarik diri dari pengolahan pemilihan umum sehabis sebelumnya menegaskan kemenangannya sejak hasil hitung cepat dirilis. Ia mengucapkan bahwa rakyat Indonesia "kehilangan hak-hak demokrasi" sebab "telah terjadi kecurangan masif dan sistematis",^[86] dan menyatakan bahwa ia dan Hatta "menggunakan hak konstitusional kami yaitu mengusir pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum".^[69] Pidatonya yang disiarkan langsung berimplikasi bahwa ia akan menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi.^[86][86] Sebagian laporan memperdebatkan seputar apakah Prabowo mengundurkan diri dari pengolahan pemilu atau mengusir hasil resminya saja.^[70]

Menurut Douglas Ramage dari Bower Asia Group Jakarta, legitimasi pengolahan pemilihan umum dipertanyakan untuk pertama kalinya sejak era reformasi dimulai tahun 1998. Ramage menyatakan bahwa Indonesia sedang memasuki "wilayah tak terjamah".^[69] Keabsahan penolakan Prabowo belum jelas sebab apabila ia menyatakan mundur, maka ia tidak kembali diasumsikan sebagai yang akan menjadi presiden.^[69] Menurut The Jakarta Post, selisih suara sebesar 6,3 persen akan menyulitkan Prabowo menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.^[87] Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo mampu dipidana dengan kurungan penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda 100 miliar rupiah sebab mengundurkan diri.^[69][86]

Seusai pengumuman tersebut, nilai tukar rupiah Indonesia jatuh 0,3 persen, dan JSX Composite jatuh 0,9 persen.^[70] Para pengamat mengusir tuduhan kecurangan yang dilemparkan Prabowo dan mengucapkan bahwa pemilihan umum berjalan "adil dan bebas". Maswadi Rauf dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa "tidak aci tanda-tanda kecurangan" dan pengunduran Prabowo mencerminkan "sikap asli kalangan elit yang tidak siap kalah".^[88]

Pengumuman

Menyusul pengunduran Prabowo, saksi-saksinya juga meninggalkan perkara pengumuman hasil pemilu oleh KPU. Akan tetapi, penghitungan resmi terus berlanjut, dan Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengucapkan bahwa mereka sudah memenuhi kewajibannya untuk mengundang para saksi.^[89] Kemenangan Jokowi sudah diprediksi^[70] dan terbukti sebagian jam selanjutnya sebab jadwal pengumuman yang permulaannya ditetapkan pukul 16:00 mundur empat jam.^[89] KPU menyatakan bahwa Jokowi memperoleh 53,15 persen suara (mewakili 70,99 juta pemilih) dan Prabowo memperoleh 46,85 persen suara (62,57 juta pemilih).^[87] Kubu Prabowo tetap mengusir hitungan KPU dan menyatakan bahwa mereka bertambah memercayai hasil yang diberikan PKS ketimbang KPU.^[90]

Pasca pengumuman, Jokowi mengucapkan bahwa seumur-umur hidup di bawah pemerintahan Orde Baru, ia tidak pernah membayangkan seseorang berlatar kelas bawah mampu meningkat menjadi presiden. The New York Times melaporkan bahwa Jokowi bercakap, "Kini sudah seperti Amerika. Kita kenal yang namanya impian Amerika, dan di sini aci impian Indonesia".^[91] Jokowi merupakan presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari kalangan militer atau elit politik yang terkait dengan Soeharto. Pengamat politik Salim Said mengata Jokowi sebagai "tetangga kita yang memutuskan terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai presiden".^[91]

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono memberikan ucapan selamat untuk Jokowi sesaat sehabis peresmian KPU. Selain itu, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, juga memberikan ucapan selamat di Twitter sebagian menit sehabis peresmian tersebut dan menanti kinerja Jokowi selanjutnya mampu memperkuat hubungan selang kedua negara tersebut.^[92]. Selain Presiden dan Wapres petahana, serta Perdana Menteri Singapura, ucapan selamat selanjutnya mengalir dari berbagai kepala pemerintahan dan perwakilan berbagai negara di dunia terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih, di selangnya Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe^[93], dan lain-lain.

Hasil resmi

Hasil resmi menampakkan kemenangan pasangan Jokowi - Jusuf Kalla, sekaligus mengkonfirmasi sebagian lembaga yang mengadakan survei, exit poll, dan quick count, serta kelompok-kelompok relawan yang membantu penghitungan real count dengan angka kemenangan 53,15% dan Prabowo - Hatta Rajasa sebesar 46,85% Selain itu angka golput tercatat sebesar 30,42%.

Suara menurut wilayah[94][95][96]						Total suara
		Prabowo Subianto Gerindra		Joko Widodo PDI–P
		Suara	%	Suara	%
Sumatera	Aceh	1.089.290	54.93	913.309	45.61	2.002.599
	Sumatera Utara	2.831.514	44.76	3.494.835	55.24	6.326.349
	Sumatera Barat	1.797.505	76.92	539.308	23.08	2.336.813
	Riau	1.349.338	50.12	1.342.817	49.88	2.692.155
	Jambi	871.316	49.25	897.787	50.75	1.769.103
	Sumatera Selatan	2.132.163	51.26	2.027.049	48.74	4.159.212
	Bengkulu	433.173	45.27	523.669	54.73	956.842
	Lampung	2.033.924	46.93	2.299.889	53.07	4.333.813
	Bangka-Belitung	200.706	32.74	412.359	67.26	613.065
	Kepulauan Riau	332.908	40.37	491.819	59.63	824.727
Jawa	Banten	3.192.671	57.10	2.398.631	42.90	5.591.302
	DKI Jakarta	2.528.064	46.92	2.859.894	53.08	5.387.958
	Jawa Barat	14.167.381	59.78	9.530.315	40.22	23.697.696
	Jawa Tengah	6.485.720	33.35	12.959.540	66.65	19.445.260
	Yogyakarta	977.342	44.19	1.234.249	55.81	2.211.591
	Jawa Timur	10.277.088	46.83	11.669.313	53.17	21.946.401
Kalimantan	Kalimantan Barat	1.032.354	39.62	1.573.046	60.38	2.605.400
	Kalimantan Tengah	468.277	40.21	696.199	59.79	1.164.476
	Kalimantan Selatan	941.809	50.05	939.748	49.95	1.881.557
	Kalimantan Timur	687.734	36.62	1.190.156	63.38	1.877.890
	Kalimantan Utara	Digabung dengan Kalimantan Timur
Sunda Kecil	Bali	614.241	28.58	1.535.110	71.42	2.149.351
	Nusa Tenggara Barat	1.844.178	72.45	701.238	27.55	2.545.416
	Nusa Tenggara Timur	769.391	34.08	1.488.076	65.92	2.257.467
Sulawesi	Sulawesi Utara	620.095	46.12	724.553	53.88	1.344.648
	Gorontalo	378.735	63.10	221.497	36.90	600.232
	Sulawesi Tengah	632.009	45.17	767.151	54.83	1.399.160
	Sulawesi Tenggara	511.134	45.10	622.217	54.90	1.133.351
	Sulawesi Barat	165.494	26.63	456.021	73.37	621.515
	Sulawesi Selatan	1.214.857	28.57	3.037.026	71.43	4.251.883
Keliruku	Keliruku	433.981	49.48	443.040	50.52	877.021
	Keliruku Utara	306.792	54.45	256.601	45.55	563.393
Papua	Papua	769.132	27.51	2.026.735	72.49	2.795.867
	Papua Barat	172.528	32.37	360.379	67.63	532.907
Luar negeri		313.600	46.26	364.257	53.74	677.857

Gugatan Pasca Pilpres

Kubu Prabowo-Hatta Rajasa mengajukan sebagian gugatan atas hasil pemilihan ini, yaitu ke DKPP dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, koalisi merah putih di DPR juga berencana meluncurkan pansus pilpres yang akan memanggil KPU^[97] . Namun Kubu Prabowo-Hatta Rajasa membantah bahwa pansus ini dipakai untuk membatalkan hasil pemilihan umum, melainkan memperjuangkan pelaksanaan Pemilu yang bertambah adun di masa depan^[98] Selain itu juga aci program mengajukan gugatan ke PTUN dan MA bila gugatan ke MK tidak dikabulkan ^[99]

Gugatan ke Mahkamah Konstitusi

Gugatan ke Mahkamah Konstitusi diisikan pada tanggal 25 Juli 2014 dengan klaim kemenangan seharusnya aci di pihak Prabowo dengan 67.139.153 atau 50,25 persen suara dan 66.435.124 atau 49,75 persen suara untuk pasangan nomor urut 2. Selisihnya 704.029 suara ^[100] Tim Hukum Prabowo juga sempat mengklaim bukti sebanyak 10 truk^[101], yang selanjutnya berkurang menjadi 15 mobil lapis baja, dan berkurang kembali menjadi 3 bundel^[102] Gugatan ini diunggah ke situs Mahkamah Konstitusi sehingga menimbulkan banyak kritikan kesudahan suatu peristiwa banyaknya kesalahan ketik, susunan penulisan, dan penjumlahan angka-angka di gugatan tersebut. ^[103] Pada tanggal 7 Agustus, gugatan tersebut diperbaiki dan dikirimkan ulang untuk MK. ^[104] Selain itu, bukti-bukti baru juga ditambahkan sebanyak 76 bundel ditambah klaim demikianlah keadaanya 2000 saksi. ^[105] Namun MK membatasi saksi sejumlah 25 di tiap sidang sebab keterbatasan waktu. ^[106]

Inti gugatan Prabowo merupakan demikianlah keadaanya kejanggalan jumlah DPKTb (Daftar Orang yang memastikan Khusus Tambahan)^[107], pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ^[108], mempermasalahkan sistem noken di Papua^[109], serta hasil penghitungan yang seharusnya memenangkan Prabowo - Hatta sebesar 50,25 persen.^[110] Saat memberikan kesaksian, saksi kubu Prabowo juga mengklaim merasa diancam saat Pemilu berjalan. ^[111]

Pada tanggal 21 Agustus 2014, MK memutuskan "menolak dengan cara keseluruhan" seluruh gugatan tim hukum Prabowo - Hatta.^[112][113]

Gugatan ke DKPP

Kubu Prabowo juga mendaftarkan gugatan untuk Dewan Kerhormatan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 1 Agustus 2014, dengan mempermasalahkan pembukaan kotak suara oleh KPU pada 30 Juli 2014 sebelum keluarnya persetujuan Mahkamah Konstitusi^[114]. Namun Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie menyatakan gugatan ini hanya terkait masalah etika individu di KPU, sehingga tak akan mempengaruhi hasil pilpres. ^[115]

Pada tanggal 21 Agustus 2014, DKPP memutuskan memberi peringatan untuk Ketua KPU sebab tidak memimpin rapat dan tidak menandatangani SK No 453/Kpts/KPU/2014 tanggal 31 Mei 2014 tentang peresmian capres dan cawapres^[116], pemecatan 2 komisioner KPU Kabupaten Serang sebab menerima suap dari Gerindra^[117], memecat seluruh anggota KPUD Dogiyai sebab tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai dan menggunakan Form DB-1 untuk Pileg bukan Form DB-1 Pilpres^[118], peringatan keras untuk lima anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur sebab tidak melakukan sosialisasi dan pemberitahuan untuk penduduk Desa Soasangaji bahwa akan dilanjutkan PSU di TPS 1 dan TPS 2 di desa tersebut sehingga penduduk tidak mempunyai. ^[119], memecat dua anggota Panwaslu Banyuwangi sebab menggunakan fasilitas negara yang diduga dipakai untuk aktivitas yang dipekerjakan kampanye salah satu kandidat^[120]. DKPP juga memecat satu anggota KPU Samosir, satu orang anggota KPU Minahasa Utara, tujuh orang di KPU Kota Tual, dan dua orang di Kota Kendari. Jumlah putusan mencapai 29: empat ketetapan, dan 25 putusan. Sedangkan anggota KPU yang diberi peringatan aci 49 orang, sedangkan 72 lainnya tidak terbukti sehingga masih dijaga^[121].

DKPP memuji Hadar Gumay sebab tidak melaporkan belakang dengan pasal pencemaran nama adun atas perkara yang diadukan dirinya melakukan pelanggaran etika sebab bertemu Trimedya Pandjaitan, yang merupakan tim sukses pasangan yang akan menjadi nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla di restoran Sate Senayan pada Sabtu malam, 7 Juni 2014. DKPP juga mengapresiasi Ketua Panwaslu Kabupaten Sukoharjo Subakti yang diasumsikan merespons cepat terjadinya pelanggaran yang diunggah di Youtube dan menindaklanjutinya.^[122]

Referensi

Pranala luar

• (Indonesia) Berita dan video para yang akan menjadi presiden Pemilu 2014