Kedaulatan

Politik
Anggota dari seri artikel tentang

Topik utama Daftar artikel politik Ekonomi politik Filsafat politik Politik menurut negara Politik menurut pembagian negara Sejarah politik Sejarah politik dunia
Sistem politik Anarkis Demokrasi Direksional Ekonomi campuran Federasi Feodalisme Kapitalis Liberalis Kediktatoran Komunis Meritokrasi Monarki Negara-kota Parlementer Presidensial Semi-presidensial Teokrasi
Disipilin akademik Pengetahuan politik Ilmuwan politik Hubungan internasional (teori) Politik perbandingan
Administrasi publik Birokrasi Birokrasi tingkat rendah Adhockrasi
Kebijakan Kebijakan publik (Doktrin hukum) Kepentingan umum Kebijakan luar negeri
Organ pemerintahan Pemisahan kekuasaan Pembagian kekuasaan Legislatif Eksekutif Yudikatif Komisi pemilihan umum
Topik lain Kedaulatan Teori perilaku politik Biologi dan orientasi politik
Subseri Pemilihan umum Sistem pemilihan umum Pemungutan suara Federalisme Bentuk pemerintahan Ideologi Kampanye politik Partai politik
Portal politik

Kedaulatan merupakan suatu hak eksklusif untuk menempati suatu wilayah pemerintahan, penduduk, atau atas diri sendiri terdapat penganut dalam dua teori merupakan berdasarkan pemberian dari Tuhan atau Penduduk ^[1]. Dalam hukum konstitusi dan internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kemudi penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau ketentuan yang tidak boleh dilampaui teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan beragam organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri. Penentuan apakah suatu entitas merupakan suatu entitas yang berdaulat bukanlah sesuatu yang pasti, melainkan seringkali merupakan masalah sengketa diplomatik.

Beberapa konsep mengenai kedaulatan dan pemegang kedaulatan suatu negara setelah revolusi Perancis dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam karyanya Du Contrat Social Ou Principes Du Droit Politique (Mengenai Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hak Politik) membagi tingkat kedaulatan dibuat sebagai dua merupakan de facto dan de jure.

Rujukan

^ Hugo Grotius, DE IURE BELLI AC PACIS, Janssonio-Waesbergios, 1735

Pranala luar

Sumber :
id.wikipedia.org, civitasbook.com (Ensiklopedia), pasar.ggkarir.com, wiki.edunitas.com, dsb.