مجلس أم� الأمم المتحدة (Arab) 联合国安全�事会 (Tionghoa) Conseil de sécurité des Nations unies (Perancis) Совет Безопасности Организа�ии Объединённых На�ий (Rusia)
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Spanyol)
Dewan Benarnya aman PBB yaitu salah satu dari enam badan utama PBB. Piagam PBB memberikan mandat kepada Dewan Benarnya aman untuk melindungi perdamaian dan benarnya aman internasional. Piagam PBB juga memberikan kewenangan kepada Dewan Kemanan untuk: 1. menginvestigasi situasi apapun yang mengancam perdamaian dunia; 2. merekomendasikan prosedur penuntasan sengketa secara damai; 3. menginginkan seluruh negara bagian PBB untuk meneguhkan hubungan ekonomi, serta laut, udara, pos, komunikasi radio, atau hubungan diplomatic; dan 4. melaksanakan keputusan Dewan Benarnya aman secara militer, atau dengan cara-cara pautannya.
Pada tahun 1945, para pendiri PBB mempertimbangkan Dewan Benarnya aman sebagai mekanisme untuk mencegah dan menyetop serangan yang dimainkan negara satu terhadap negara yang pautan. Pada 45 tahun pertama keberadaannya, Peperangan Dingin melumpuhkan kinerja Dewan Benarnya aman karena negara-negara bagian Dewan Benarnya aman bergantian bertentangan. Sehabis Peperangan Dingin, peran Dewan Benarnya aman dijadikan lebih penting di dalam komunitas internasional.[1]
Dewan Benarnya aman mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church House, London. Sejak pertemuan pertamanya, Dewan Benarnya aman telah mempunyai kedudukan tetap di Markas Akbar PBB di New York. Dewan Benarnya aman juga melakukan pertemuan di bermacam kota, seperti di Addis Ababa, Ethiopia pada tahun 1972, di Panama City, Panama, dan di Jenewa, Swiss pada tahun 1990.
Bagian dan Presiden
Dewan ini mempunyai lima bagian tetap dan sepuluh bagian tidak tetap. Adapun lima bagian tetap Dewan Benarnya aman yaitu:
Tiap tahun Majelis Umum memilih lima bagian tidak tetap (dari 10 total) untuk jangka waktu dua tahun. 10 kursi non-permanen didistribusikan secara regional sebagai berikut: lima untuk negara di Afrika dan Asia, satu untuk negara di Eropa Timur, dua untuk Amerika Latin dan Karibia, dan dua untuk negara-negara Eropa dan pautannya. Para kelompok regional diwujudkan berlandaskan wilayah geografis. Kelompok Eropa Barat merupakan pengecualian karena kelompok ini juga meliputi negara-negara pautan, yaitu Kanada, Australia, dan Selandia Baru.
Berikut yaitu cerminan kursi bagian Dewan Keamanan, baik tetap dan tidak tetap (untuk masa jabatan 2013 dan 2014): Presidensi Dewan dipegang oleh tiap bagian pada gilirannya tidak selamanya satu bulan. Peran seorang Presiden Dewan Benarnya aman Perserikatan Bangsa-Bangsa meliputi penerapan pokok isi kerangan, memimpin pertemuan-pertemuannya dan mengamati situasi krisis. Seorang Presiden berhak untuk mengeluarkan Pernyataan Presidensiil (atas hasil konsensus antar anggota) dan catatan-catatan [2][3] yang dipakai untuk mengetengahkan kebijakan yang hendak dimainkan oleh Dewan Keamanan.
Hak Veto
Tiap bagian Dewan memiliki satu suara, tetapi hanya lima bagian tetap memiliki hak veto. Hak veto yaitu suara negatif yang memungkinkan lima bagian tetap untuk mencegah adopsi resolusi Dewan Benarnya aman yang substantif. Rusia telah menggunakan hak prerogatifnya lebih kerap dibandingkan dengan bagian tetap pautannya. Contoh terbaru dari di mana hak ini dipakai yaitu, Rusia dan Cina menentang rancangan resolusi yang mengutuk tindakan keras terhadap protes anti-pemerintah di Suriah dan menyerukan Bashar al-Assad, Presiden Suriah, untuk turun dari jabatannya.[4] Pada tahun 2011, AS memegang hak veto terhadap rancangan resolusi yang menyalahkan pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina.[5] Walaupun demikian, bagian tetap Dewan Benarnya aman tidak menggunakan hak veto dalam kondisi-kondisi krisis pautannya. Dewan Benarnya aman berhasil mengadopsi resolusi 1973 (2011) tentang situasi di Libya. Dewan Benarnya aman memberikan kewenangan kepada militer untuk melindungi warga sipil dan memberlakukan zona larangan terbang di wilayah udara Libya.[6] Baru-baru ini, Dewan Benarnya aman PBB dengan suara bulat menyetujui sebuah resolusi yang mengutuk peluncuran roket oleh Korea Utara dan memaksakan pembatasan baru pada perusahaan pelayaran dan lembaga keuangan Korea Utara, serta berusaha untuk memblokir beberapa transaksi keuangan yang kerap dipakai oleh para pejabat Korea Utara untuk memperoleh teknologi persenjataan.[7]
Badan Pendukung Dewan Benarnya aman
Untuk membantu dalam menjalankan tugasnya, Dewan Benarnya aman memiliki kekuasaan untuk membentuk badan pendukung. Badan-badan pendukung Dewan Benarnya aman yaitu: 1. Komite Kontra-terorisme dan Non-proliferasi Komite Kontra-Terorisme (CTC) didirikan berlandaskan Resolusi Dewan Benarnya aman 1373 (2001), yang diadopsi dengan suara bulat pada tanggal 28 September 2001 sehabis terjadinya serangan teroris 11 September di Amerika Serikat. Tugas komite ini yaitu untuk membantu negara bagian PBB untuk mencegah tindakan teroris baik di dalam wilayah mereka dan antar wilayah. Komite Non-Proliferasi, seperti yang dikenal sebagai Komite 1540, yaitu badan tambahan dari Dewan Benarnya aman yang memiliki tugas utama yaitu proliferasi senjata nuklir, kimia dan biologi dan cara pengirimannya yang merupakan ancaman untuk perdamaian dan benarnya aman internasional.
2. Komite Staf Militer Komite Staf Militer yaitu Dewan Benarnya aman PBB badan pendukung yang perannya, seperti yang didefinisikan dalam Piagam PBB, yaitu untuk merancang operasi militer PBB dan membantu dalam penataan persenjataan. Tujuan dari Komite Staf Militer dimaksudkan untuk memberikan staf komando untuk satu set angkatan udara kontingen. Kontingen ini disediakan oleh bagian tetap Dewan Benarnya aman (Republik Rakyat Cina, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat) yang disiapkan untuk penggunaan atas kebijaksanaan PBB.
3. Komite Sanksi Komite Sanksi diwujudkan berlandaskan Resolusi Dewan Benarnya aman PBB yang memiliki sanksi terhadap keputusannya. Tugas Komite Sanksi yaitu untuk memantau pelaksanaan Resolusi Dewan Benarnya aman PBB tertentu, misalnya Komite Dewan Benarnya aman diwujudkan berlandaskan Resolusi 1970 (2011) tentang Libya. Komite Sanksi untuk Libya, menurut Resolusi 1970 (2011), harus memantau pelaksanaan sanksi, melaporkan kepada Dewan Benarnya aman pada pekerjaan, dan memeriksa dan mengambil tindakan yang tepat terhadap informasi mengenai dugaan pelanggaran atau ketidakpatuhan dengan langkah-langkah yang diambil dalam resolusi ini.
4. Komite Tetap dan Komite Ad Hoc Komite Tetap dan Komite Ad Hoc yang diwujudkan berlandaskan kebutuhan pada isu tertentu, misalnya Komite Dewan Benarnya aman tentang Penerimaan Bagian Baru dan Kelompok Kerja Ad Hoc tentang Pencegahan dan Resolusi Konflik di Afrika. Komite Dewan Benarnya aman tentang Penerimaan Bagian Baru memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum dalam hal pendaftaran bagian baru PBB. Kelompok Kerja Ad Hoc tentang Pencegahan dan Penuntasan Konflik di Afrika memberikan rekomendasi mengenai peningkatan kerjasama antara Dewan Benarnya aman dan Dewan Ekonomi dan Sosial serta dengan badan-badan PBB berurusan dengan Afrika, serta memantau pelaksanaan rekomendasi tersebut.
5. Operasi Perdamaian Operasi Perdamaian PBB membantu negara yang sedang ada dalam konflik untuk menciptakan kondisi perdamaian. Pasukan penjaga perdamaian PBB memberikan benarnya aman dan dukungan pembangunan politik, serta membantu negara-negara untuk mencapai perdamaian dalam masa-masa transisi yang sukar. Saat ini benar 15 operasi penjaga perdamaian, di antaranya The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS), United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), dan United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO).
6. Pengadilan Internasional Dewan Benarnya aman PBB membentuk dua pengadilan internasional untuk mengadili kejahatan berat yang dimainkan tidak selamanya peperangan, yaitu Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR).
Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) yaitu pengadilan PBB yang mengadili kejahatan peperangan yang terjadi tidak selamanya konflik di Balkan pada tahun 1990. Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) didirikan untuk penuntutan orang-orang yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran serius atas hukum humaniter internasional yang dimainkan di wilayah Rwanda antara 1 Januari 1994 dan 31 Desember 1994. Pengadilan ini juga dapat menangani penuntutan warga Rwanda yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran hukum internasional pautannya yang dimainkan di wilayah Rwanda dan negara-negara di sekitar Rwanda tidak selamanya periode yang sama.
7. Komisi Pembagunan Perdamaian Komisi Pembangunan Perdamaian yaitu satu-satunya badan penasehat Dewan Benarnya aman PBB. Komisi ini yaitu sebuah badan penasehat antar pemerintah yang mendukung upaya perdamaian di negara-negara berkembang yang berdada dalam konflik, dan merupakan tambahan kunci untuk kapasitas Masyarakat Internasional dalam pokok isi kerangan perdamaian yang luas. Komisi Pembangunan Perdamaian memerankan dalam (1) menyatukan semua aktor yang relevan, termasuk lembaga donor internasional, lembaga keuangan internasional, pemerintah nasional, dan negara yang menyumbang pasukan, (2) asal kekuatan militer dan (3) memberi saran dan mengusulkan strategi terpadu untuk pembangunan perdamaian pasca-konflik dan pemulihan dan jika perlu, menyoroti tiap celah yang mengancam untuk merusak perdamaian. Burundi, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, dan Republik Afrika Tengah yaitu negara-negara yang saat ini dalam pokok isi kerangan Komisi Pembangunan Perdamaian.
Resolusi Dewan Benarnya aman PBB dan Sanksi
Resolusi Dewan Benarnya aman PBB yaitu teks resmi yang diwujudkan oleh Dewan Keamanan. Semua bagian PBB, berlandaskan dengan Piagam PBB, "setuju untuk melaksanakan dan menyambut keputusan Dewan Keamanan".[8]
Dewan Benarnya aman dapat mengambil langkah-langkah untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan benarnya aman internasional. Tindakan tersebut dapat berupa sanksi ekonomi dan/atau sanksi pautan yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata untuk gerak-gerak yang dibuat militer internasional. Namun, jika Dewan Benarnya aman menganggap bahwa langkah-langkah itu tidak memadai atau telah terbukti tidak memadai, Dewan Benarnya aman hendak mengambil tindakan pautan yang lebih tegas yang dapat dimainkan oleh angkatan udara, angkatan laut, atau angkatan darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan benarnya aman internasional.
Reformasi Dewan Benarnya aman PBB
Pembahasan mengenai reformasi DK PBB telah dimulai sejak tahun 1992. Dewan belum direstrukturisasi sejak 1963 ketika keanggotaannya diperluas dari 11 dijadikan 15.[9] Banyak negara bagian percaya bahwa 15 kursi saat ini - dengan lima bagian tetap dan 10 bagian tidak tetap – sudah tidak kembali menggambarkan keseimbangan kekuatan di dunia. Benar tiga isu sentral mengenai reformasi dewan, yaitu keanggotaan, transparansi (termasuk metode kerja), dan veto. Mengenai keanggotaan, beberapa negara bagian telah menganjurkan perluasan Dewan Keamanan, dengan alasan bahwa Dewan Benarnya aman tidak kembali mewakili realitas geopolitik dunia modern. Salah satu perubahan yang diusulkan yaitu untuk menambah bagian lebih permanen. Pada tanggal 31 Maret 2005, mantan Sekjen PBB Kofi Annan menyerukan kepada PBB untuk mencapai konsensus pada perluasan dewan untuk 24 bagian, dalam rancangan dinamakan sebagai "In Larger Freedom".[10] Kofi Annan memberikan dua alternatif untuk diimplementasi yaitu:
Rancangan A: menambah enam bagian tetap baru dan tiga bagian tidak tetap baru untuk total 24 kursi di dewan.
Rancangan B: menambah delapan bagian baru dalam klasifikasi keanggotaan yang baru. Delapan bagian tesebut hendak bekerja tidak selamanya empat tahun dan dapat diperpanjang, ditambah satu kursi untuk bagian tidak tetap. Konfigurasi ini juga berjumlah 24 kursi.
Negara-negara bagian gagal mencapai konsensus. Para calon bagian tetap yang baru biasanya dituturkan yaitu Brasil, India, Jepang, dan Jerman, yang dikenal sebagai kelompok G4. Konsep ini muncul mengingat negara G4 saat ini peringkat di antara 10 negara dengan GDP tertinggi di dunia. Namun, telah ditentang oleh kelompok Uniting for Consensus (Argentina, Kanada, Kolombia, Kosta Rika, Indonesia, Italia, Malta, Meksiko, Pakistan, Korea Selatan, San Marino, Spanyol, dan Turki) karena negara-negara tersebut percaya bahwa peningkatan kursi permanen hendak semakin memperburuk disparitas antara negara-negara bagian.[11] Isu kedua yaitu tentang transparansi dan metode kerja Dewan Keamanan. Dewan Benarnya aman telah mengambil beberapa langkah untuk menjadi berkembang efisiensi dan transparansi dalam beberapa tahun terakhir. Reformasi ini tidak memerlukan amandemen Piagam PBB dan tidak memunculkan kontroversi yang akbar seperti isu keanggotaan. Dewan Benarnya aman sekarang mengadakan pertemuan umum dan lebih kerap berkonsultasi dengan aktor eksternal, termasuk LSM. Sejak tahun 1997, Kelompok Kerja LSM, yang terdiri dari tiga puluh LSM akbar seperti Human Rights Watch, Refugees International, dan Amnesty International, telah mengadakan pertemuan secara teratur dengan delegasi Dewan Benarnya aman PBB.[12] Dewan Benarnya aman PBB juga telah memberikan bagian PBB pautan kesempatan untuk berucap di depan Dewan Benarnya aman dan telah membikin upaya khusus untuk menjadi berkembang hubungan dengan negara-negara memberikan kontribusi pasukan, berjumpa dengan mereka secara teratur. Isu ketiga yaitu tentang hak veto. Ide-ide yang diajukan terkait dengan reformasi veto di antaranya pembatasan penggunaan veto untuk masalah benarnya aman nasional yang vital, pernyataan sepakat dari beberapa negara sebelum menggunakan hak veto, dan penghapusan hak veto sepenuhnya.[13] Untuk mereformasi Dewan Benarnya aman hendak membutuhkan upaya akbar karena memerlukan perubahan dalam Piagam dan bukan hanya penerimaan oleh dua pertiga dari Majelis, tetapi juga pernyataan sepakat dari semua lima bagian tetap Dewan. Sejak 2009, diskusi tentang masalah ini disediakan dalam lingkup negosiasi antar-pemerintah. Beberapa rapat pleno informal Majelis Umum tentang reformasi Dewan Benarnya aman telah disediakan sejak 2010. Kelompok G4 masih percaya Dewan Benarnya aman harus melakukan ekspansi keanggotaan tetap dan tidak tetap. G4 juga mengusulkan bahwa Majelis Umum harus diizinkan untuk memberikan bimbingan politik terhadap masalah keanggotaan Dewan dan metode kerjanya. Di sisi pautan, kelompok Uniting for Consensus mengetengahkan perbedaan pendapat dengan inisiatif G4. Sehabis semua pertemuan informal yang telah digelar, belum benar kemajuan yang signifikan mengenai hal ini.
Tags: security council of, the united, nations, security council arab, tionghoa conseil, de, s curit des, keamanan substantif, rusia, telah menggunakan hak, dewan keamanan, tentang, penerimaan anggota baru, mengambil langkah, langkah, memelihara, collection of, free studies, upaya, khusus meningkatkan hubungan, negara security, council, of the united, security, program, kuliah, pegawai, kelas weekend, security council, of, the united nations, pasar, pts, ptn, net, kelas, eksekutif, indonesian encyclopedia, encyclopedia
