Organisasi Pembebasan Palestina (bahasa Arab: منظمة تحرير فلسطينية Munazzamat al-Tahrir Filastiniyyah; bahasa Inggris: Palestine Liberation Organisation atau disingkat PLO) merupakan lembaga politik resmi bangsa Arab Palestina yang telah menemukan pengakuan dari dunia internasional. Lembaga ini terdiri atas sejumlah organisasi perlawanan (yang terpenting ialah Al Fatah), organisasi pandai hukum, mahasiswa, buruh dan guru.
Organisasi ini mengusahakan sebuah negara Palestina di selang Laut Tengah dan Yordania.
Sejak didirikan, pada tahun 1969 sampai meninggal pada tahun 2004, Yasser Arafat merupakan ketua organisasi ini.
Pemimpinnya kini merupakan Mahmud Abbas.
Berdirinya PLO
PLO didirikan pada 1964, setelah didahului oleh langkah permulaan Alm. Yasser Arafat bagi menyatukan semua organisasi perlawanan Palestina di bawah satu wadah, Al Fatah, pada 1950-an. Di permulaan pendirian, PLO di bawah dukungan Arafat dengan Al Fatahnya, menyerang Israel secara terus menerus. Israel menjawab dengan secara rutin menyerang basis PLO di Lebanon. Tak jarang korban yang berjatuhan dari kalangan sipil serta perempuan dan anak-anak.
Organ utama
Organ utama lembaga ini ialah Komite Eksekutif, Komite Sentral serta Dewan Palestina. Terpenting dari selangnya ialah Komite Eksekutif, yang menjalankan tugas mengambil keputusan-keputusan politik. Dalam menetapkan, organ ini menyambut masukan serta nasihat dari Komite Sentral, yang hampir kesemua anggotanya diambil dari organisasi perlawanan dan tokoh-tokoh independen. Dewan Nasional Palestina, sebuah organisasi penting lainnya yang terdiri dari 500 anggota, merupakan juga Parlemen Palestina.
Ketua PLO pertama
Atas kegigihannya menarik perhatian penghuni internasional, pada tahun 1969 Arafat dinaikkan menjadi ketua PLO. Setelah terjadi ketua, Arafat mulai meninggalkan cara penyerangan dengan senjata dan berusaha mendirikan sebuah pemerintahan di pengasingan. Sebagian langkah penting yang dilangsungkannya ialah sukses membuat PLO memperoleh pengakuan Liga Arab menjadi satu-satunya organisasi bangsa Palestina tahun 1974. Juga pada November 1974, PLO merupakan satu-satunya organisasi nonpemerintah yang memperoleh kesempatan bercakap di depan Sidang Umum PBB. Satu langkah berikut yang dicapai ialah diperolehnya keanggotaan penuh PLO di dalam Liga Arab pada tahun 1976.
Perdamaian Mesir dengan Israel dan hasilnya bagi Palestina
Tahun 1979, atas usaha Anwar Sadat, terjadi perdamaian selang Mesir dengan Israel, yang mengakibatkan dikembalikannya wilayah Mesir yang dikuasai Israel. Namun kontrak ini tidak sukses membentuk sebuah negara Palestina merdeka. Perihal ini memunculkan kemarahan PLO. Mereka mulai lagi mengerjakan penyerangan bagi Israel, dengan yang belakang sekali suatu peristiwa Israel menyerang Lebanon yang merupakan basis PLO, pada 6 Juni 1982. Serbuan ini menyebabkan basis PLO di Tripoli, Lebanon, hancur dan anggotanya terpaksa dievakuasi ke wilayah negara-negara Arab yang akhir menetap di Aljir, Aljazair.
Manuver politik PLO
Templat:Tanpa memperhatikan unsur persamaan dan perdamaian Akhir manuver politik yang dilangsungkan oleh PLO bagi mencapai tujuan kemerdekaan Palestina ialah dengan menyebarkan perjuangan rakyat Palestina ke seluruh dunia, mengakui Resolusi Dewan Keadaan aman PBB No 242 dan 338 (yang mengakui eksistensi Israel), serta mengerjakan gerakan Intifadah sejak tahun 1987. Sebagian faksi militan militer mendorong mengakui Resolusi PBB tersebut, namun mereka menegaskan bahwa mereka tetap terjadi anggota PLO dan tidak ingin memecah belah semangat nasionalisme ketika sedang dirintis usaha ke arah berdirinya sebuah negara yang baru terbentuk.
Pada 15 November 1988, sebuah langkah agung dilangsungkan oleh PLO, adalah mengumumkan berdirinya negara Palestina dari markas agungnya di Aljir, Aljazair. Bersamaan dengan ini PLO mulai mendirikan kantor kedutaannya di bermacam negara Timur Tengah dan di Indonesia.
Perwakilan di PBB
PLO menemukan status peninjau di Sidang Umum PBB pada 1974 (Resolusi Sidang Umum no. 3237). Dengan pengakuan terhadap Negara Palestina, PBB mengubah status peninjau ini sehingga dipunyai oleh Palestina pada 1988 (Resolusi Sidang Umum no. 43/177.) Pada Juli 1998, Sidang Umum menyambut sebuah resolusi baru (52/250) yang memberikan bagi Palestina hak-hak dan privilese tambahan, termasuk hak bagi masuk serta dalam perdebatan umum yang diselenggarakan pada permulaan setiap sesi Sidang Umum, hak bagi menjawab, hak bagi masuk mensponsori resolusi dan hak bagi mengajukan keberatan atau pertanyaan yang berkaitan dengan pembicaraan dalam rapat (points of order) khususnya menyangkut masalah-masalah Palestina dan Timur Tengah. Dengan resolusi ini, "tempat duduk bagi Palestina akan ditata tepat setelah negara-negara non-anggota dan sebelum peninjau-peninjau lainnya." Resolusi ini diterima dengan suara 124 sepakat, 4 mendorong (Israel, AS, Kepulauan Marshall, Mikronesia) dan 10 abstain.
Lihat pula
Pustaka
- Buku Ensiklopedia Nasional Indonesia.
Asal :
id.wikipedia.org, sepakbola.biz, pasar.ggkarir.com, wiki.edunitas.com, dsb.
