Bacharuddin Jusuf Habibie

Prof. Dr. -Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie
Presiden Indonesia ke-3
Masa jabatan 21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999
Wakil Presiden	Tidak ada,kosong
Didahului oleh	Soeharto
Digantikan oleh	Abdurrahman Wahid
Wakil Presiden Indonesia ke-7
Masa jabatan 11 Maret 1998 – 21 Mei 1998
Presiden	Soeharto
Didahului oleh	Try Sutrisno
Digantikan oleh	Megawati Sukarnoputri
Menteri Negara Penelitian dan Teknologi Republik Indonesia ke-1
Masa jabatan 29 Maret 1978 – 16 Maret 1998
Presiden	Soeharto
Didahului oleh	Tidak benar
Digantikan oleh	Rahardi Ramelan
Informasi pribadi
Kelahiran	25 Juni 1936 Parepare, Sulawesi Selatan, Hindia Belanda
Kebangsaan	Indonesia Jerman (Kehormatan)
Partai politik	Golkar
Suami/istri	Hasri Ainun Habibie
Anak	Ilham Akbar Thareq Kemal
Alma mater	Institut Teknologi Bandung Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Profesi	Insinyur
Agama	Islam

Bacharuddin Jusuf Habibie (lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936) merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ia menukarkan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatannya digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil Pemilu 1999. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, dan 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden, Habibie merupakan Wakil Presiden dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek.

Keluarga dan pendidikan

Habibie merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Alwi Abdul Jalil Habibie kelahiran pada tanggal 17 Agustus 1908 di Gorontalo dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo kelahiran di Yogyakarta 10 November 1911. Ibunda R.A. Tuti Marini Puspowardojo merupakan anak seorang spesialis mata di Yogya, dan ayahnya yang bernama Puspowardjojo bertugas sebagai pemilik sekolah. B.J. Habibie merupakan salah satu anak dari tujuh orang bersaudara.^[1]

B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962, dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Thareq Kemal.^[2]

Semasih belumnya ia pernah mempunyai ilmu di SMAK Dago.^[3] Ia berusaha dapat teknik mesin di Institut Teknologi Bandung tahun 1954. Pada 1955-1965 ia melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di RWTH Aachen, Jerman Barat, menyambut gelar diplom ingenieur pada 1960 dan gelar doktor ingenieur pada 1965 dengan predikat summa cum laude.

Pekerjaan dan karier

Habibie pernah mengerjakan pekerjaan di Messerschmitt-Bölkow-Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, sehingga mencapai puncak karier sebagai seorang wakil presiden segi teknologi. Pada tahun 1973, ia lagi ke Indonesia atas permintaan mantan presiden Suharto.

Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Penelitian dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Semasih belum menjabat Presiden (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999), B.J. Habibie merupakan Wakil Presiden (14 Maret 1998 - 21 Mei 1998) dalam Kabinet Pembangunan VII di bawah Presiden Soeharto.

Ia diangkatkan sebagai ketua umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), pada masa jabatannya sebagai menteri.

Masa Kepresidenan

Habibie mewarisi kondisi kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa orde baru, sehingga memunculkan maraknya kerusuhan dan disintegerasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya merupakan lagi mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk rencana pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan cara organisasi.

Pada era pemerintahannya yang singkat ia berhasil memberikan dasar kokoh bagi Indonesia, pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik dan yang paling penting merupakan UU otonomi kawasan. Melalui penerapan UU otonomi kawasan inilah gejolak disintergrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan selesai dituntaskan di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanpa benarnya UU otonomi kawasan dapat diputuskan Indonesia akan mengalami nasib cocok seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.

Pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden memunculkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu berdasarkan dengan kepastian pasal 8 UUD 1945 yang menuturkan cerita bahwa "bila Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat mengerjakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai selesai waktunya". Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie diasumsikan tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan kepastian pasal 9 UUD 1945 yang menuturkan cerita bahwa "sebelum presiden memangku jabatan maka presiden harus mengucapkan sumpah atau akad di depan MPR atau DPR".

Langkah-langkah yang diterapkan BJ Habibie di segi politik adalah:

• Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak muncul bersamaan partai-partai politik baru yakni sebanyak 48 partai politik
• Membebaskan narapidana politik (napol) seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994)
• Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen
• Membentuk tiga undang-undang yang demokratis yaitu :

1. UU No. 2 tahun 1999 keadaan Partai Politik
2. UU No. 3 tahun 1999 keadaan Pemilu
3. UU No. 4 tahun 1999 keadaan Susunan Kedudukan DPR/MPR

• Memilihkan 12 Ketetapan MPR dan benar 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi yaitu :

1. Tap MPR No. VIII/MPR/1998, keadaan pencabutan Tap No. IV/MPR/1983 tentangReferendum
2. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, keadaan pencabutan Tap MPR No. II/MPR/1978 keadaan Pancasila sebagai azas tunggal
3. Tap MPR No. XII/MPR/1998, keadaan pencabutan Tap MPR No. V/MPR/1978 keadaan Presiden mendapat mandat dari MPR untuk memiliki hak-hak dan Kebijakan di luar batas perundang-undangan
4. Tap MPR No. XIII/MPR/1998, keadaan Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya dua kali periode.

12 Ketetapan MPR selang lain :

1. Tap MPR No. X/MPR/1998, keadaan pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelematan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara
2. Tap MPR No. XI/MPR/1998, keadaan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas sama sekali korupsi, kolusi, dan nepotisme
3. Tap MPR No. XIII/MPR/1998, keadaan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia
4. Tap MPR No. XV/MPR/1998, keadaan penyelenggaraan Otonomi kawasan
5. Tap MPR No. XVI/MPR/1998, keadaan politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi
6. Tap MPR No. XVII/MPR/1998, keadaan Hak Asasi Manusia (HAM)
7. Tap MPR No. VII/MPR/1998, keadaan perubahan dan tambahan atas Tap MPR No. I/MPR/1998 keadaan peraturan kelola tertib MPR
8. Tap MPR No. XIV/MPR/1998, keadaan Pemilihan Umum
9. Tap MPR No. III/V/MPR/1998, keadaan referendum
10. Tap MPR No. IX/MPR/1998, keadaan GBHN
11. Tap MPR No. XII/MPR/1998, keadaan pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden/mandataris MPR dalam rangka menyukseskan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila
12. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, keadaan pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Di segi ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar selang Rp 10.000 – Rp 15.000. Tapi pada kesudahan pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya diusir MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Lain daripada itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Untuk membereskan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie mengerjakan langkah-langkah sebagai berikut :

• Mengerjakan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengurus Aset Negara
• Melikuidasi sebagian bank yang bermasalah
• Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00
• Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian persoalan utang luar negeri
• Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
• Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 keadaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat
• Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 keadaan Penjagaan Konsumen

Salah satu kesalahan yang dinilai pihak oposisi terbesar merupakan setelah menjabat sebagai Presiden, B.J. Habibie memperbolehkan diselenggarakannya referendum provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste), ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak gagasan bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap sebagai anggota dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timor Timur bebas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Bebasnya Timor Timur di satu sisi memang disesali oleh sebagian warga negara Indonesia, tapi disisi lain membersihkan nama Indonesia yang sering tercemar oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur.

Kasus inilah yang mendesak pihak oposisi yang tidak senang dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkan Habibie. Upaya ini selesai berhasil diterapkan pada Sidang Umum 1999, ia memutuskan tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya diusir oleh MPR.

Pandangan terhadap pemerintahan Habibie pada era awal reformasi cenderung bersifat negatif, tapi sejalan dengan peningkatan waktu banyak yang menilai positif pemerintahan Habibie. Salah pandangan positif itu dikemukan oleh L. Misbah Hidayat Dalam bukunya Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden.^[4]

Masa Pascakepresidenan

Setelah ia turun dari jabatannya sebagai presiden, ia lebih banyak tinggal di Jerman daripada di Indonesia. Tetapi ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia lagi aktif sebagai penasehat presiden untuk mengawal anggota demokratisasi di Indonesia lewat organisasi bangunannya Habibie Center.

Publikasi

Habibie ketika disumpah sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998.

Karya Habibie

• Proceedings of the International Symposium on Aeronautical Science and Technology of Indonesia / B. J. Habibie; B. Laschka [Editors]. Indonesian Aeronautical and Astronautical Institute; Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt 1986
• Eine Berechnungsmethode zum Voraussagen des Fortschritts von Rissen unter beliebigen Belastungen und Vergleiche mit entsprechenden Versuchsergebnissen, Presentasi pada Simposium DGLR di Baden-Baden,11-13 Oktober 1971
• Beitrag zur Temperaturbeanspruchung der orthotropen Kragscheibe, Disertasi di RWTH Aachen, 1965
• Sophisticated technologies : taking root in developing countries, International journal of technology management : IJTM. - Geneva-Aeroport : Inderscience Enterprises Ltd, 1990
• Einführung in die finite Elementen Methode,Teil 1, Hamburger Flugzeugbau GmbH, 1968
• Entwicklung eines Verfahrens zur Bestimmung des Rißfortschritts in Schalenstrukturen, Hamburger Flugzeugbau GmbH, Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 1970
• Entwicklung eines Berechnungsverfahrens zur Bestimmung der Rißfortschrittsgeschwindigkeit an Schalenstrukturen aus A1-Legierungen und Titanium, Hamburger Flugzeugbau GmbH, Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 1969
• Detik-detik Yang Memilihkan - Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, 2006 (memoir mengenai peristiwa tahun 1998)
• Habibie dan Ainun, The Habibie Center Mandiri, 2009 (memori keadaan Ainun Habibie)

Mengenai Habibie

• Hosen, Nadirsyah, Indonesian political laws in Habibie Era : Between political struggle and law reform, ,Nordic journal of international law, ISSN 0029-151X, Bd. 72 (2003), 4, hal. 483-518
• Rice, Robert Charles, Indonesian approaches to technology policy during the Soeharto era : Habibie, Sumitro and others, Indonesian economic development (1990), hal. 53-66
• Makka, Makmur.A, The True Life of HABIBIE Tuturan di Kembali Kesuksesan, PUSTAKA IMAN, ISBN 978-979-3371-83-2, 2008

Lihat pula

• Daftar Presiden Indonesia
• Daftar Wakil Presiden Indonesia

Referensi

Pranala luar

• Habibie Center - situs resmi
• Kepustakaan Presiden-presiden Republik Indonesia - Biografi dan seputar B.J. Habibie
• Bio Presiden BJ Habibie di Ensiklopedi Tokoh Indonesia
• GVK - Common Union Catalogue - 2.1: Katalog karya tulis B.J. Habibie

• GVK - Common Union Catalogue - 2.1: Katalog karya tulis mengenai B.J. Habibie

Bacharuddin Jusuf Habibie   Presiden Indonesia ke-3   Keluarga   Almameter SMAK Dago Bandung • Institut Teknologi Bandung (ITB) • Universitas Teknologi Rhein Westfalen Aachen   Didahului: Soeharto, Presiden Indonesia ke-2 Digantikan: Abdurrahman Wahid, Presiden Indonesia ke-4