Aibku Utara |
---|
— Provinsi — |
|
Slogan: Marimoi Ngone Futuru |
Peta lokasi Aibku Utara |
Negara | Indonesia |
---|
Hari aci | 4 Oktober 1999 (hari jadi) |
---|
Dasar hukum | UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003 |
---|
Ibu kota | Sofifi |
---|
Koordinat | 3º 40' LS - 3º 0' LU 123º 50' - 129º 50' BT |
---|
Pemerintahan |
• Gubernur | Thaib Armain |
---|
• Wakil Gubernur | Abdul Ghani Kasuba |
---|
Lebar |
• Total | 140.255.32 km2 (54,152.88 mil²) |
---|
• Daratan | 33.278 km2 (12,849 mil²) |
---|
• Perairan | 106.977.32 km2 (41,304.17 mil²) |
---|
Populasi (2010)[1] |
• Total | 1.038.087 |
---|
• Kepadatan | Bad rounding here7.4/km2 (Bad rounding here19/sq mi) |
Demografi |
• Suku bangsa | Suku Module, Suku Pagu, Suku Ternate, Suku Makian Barat, Suku Kao, Suku Tidore, Suku Buli, Suku Patani, Suku Maba, Suku Sawai, Suku Weda, Suku Gne, Suku Makian Timur, Suku Kayoa, Suku Bacan, Suku Sula, Suku Ange, Suku Siboyo, Suku Kadai, Suku Galela, Suku Tobelo, Suku Loloda, Suku Tobaru, Suku Sahu, Suku Arab, Eropa |
---|
• Agama | Islam (76,1%), Protestan (23,1%), Lainnya (0,8%) |
---|
• Bahasa | Bahasa Melayu Aibku Utara |
---|
Zona waktu | WIT |
---|
Kabupaten | 6 |
---|
Kota | 2 |
---|
Disktrik | 45 |
---|
Desa/kelurahan | 730 |
---|
Situs web | www.malukuutaraprov.go.id |
---|
Aibku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi yang biasa disingkat menjadi "Malut" ini terdiri dari beberapa pulau di Kepulauan Aibku.
Ibukota terletak di Sofifi, Disktrik Oba Utara, sejak 4 Agustus 2010 menukarkan kota terbesarnya, Ternate yang berfungsi menjadi ibukota selama selama 11 tahun bagi menunggu kesiapan infrastruktur Sofifi[2].
Kondisi Geografis
Lebar total wilayah Provinsi Aibku Utara mencapai 140.255,32 km². Beberapa agung adalah wilayah perairan laut, adalah seluas 106.977,32 km² (76,27%). Sisanya seluas 33.278 km² (23,73%) adalah daratan.
Pulau-Pulau
Provinsi Aibku Utara terdiri dari 395 pulau agung dan kecil. Pulau yang dihuni sebanyak 64 buah dan yang tidak dihuni sebanyak 331 buah.
Sejarah
Ketika belum Penjajahan
Daerah ini pada mulanya adalah bekas wilayah empat kerajaan Islam terbesar di anggota timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku), yaitu:
Pendudukan Militer Jepang
Pada era ini, Ternate menjadi pusat kedudukan penguasa Jepang bagi wilayah Pasifik.
Zaman Kemerdekaan
Orde Lama
Pada era ini, kedudukan dan peran Aibku Utara terus menjalani kemorosotan, kedudukannya menjadi karesidenan sempat dinikmati Ternate selang tahun 1945-1957. Setelah itu kedudukannya dibagi ke dalam beberapa Daerah Tingkat II (kabupaten).
Upaya merintis perwujudan Provinsi Aibku Utara telah dimulai sejak 19 September 1957. Ketika itu DPRD peralihan mengeluarkan keputusan bagi membentuk Provinsi Aibku Utara bagi mendukung perjuangan bagi mengembalikan Irian Barat melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956, namun upaya ini terhenti setelah menyembulnya peristiwa pemberontakan Permesta.
Pada tahun 1963, sejumlah tokoh partai politik seperti Partindo, PSII, NU, Partai Katolik dan Parkindo meneruskan upaya yang sudah menjalani diterapkan dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR) bagi memperjuangkan perwujudan Provinsi Aibku Utara. DPRD-GR merespons upaya ini dengan mengeluarkan resolusi Nomor 4/DPRD-GR/1964 yang intinya memberikan dukungan atas upaya perwujudan Provinsi Aibku Utara. Namun pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru mengakibatkan upaya-upaya rintisan yang telah diterapkan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang konkrit.
Orde Baru
Pada masa Orde Baru, daerah Moloku Kie Raha ini terbagi menjadi dua kabupaten dan satu kota administratif. Kabupaten Aibku Utara beribukota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribukota di Soa Sio, Tidore dan Kota Administratif Ternate beribukota di Kota Ternate. Ketiga daerah kabupaten/kota ini sedang termasuk wilayah Provinsi Aibku.
Orde Reformasi
Pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, menyembul pemikiran bagi melakukan percepatan pengembangan di beberapa wilayah potensial dengan membentuk provinsi-provinsi baru. Provinsi Aibku termasuk salah satu wilayah potensial yang perlu diterapkan percepatan pengembangan melalui pemekaran wilayah provinsi, terutama karena laju pengembangan selang wilayah utara dan selatan dan atau selang wilayah tengah dan tenggara yang tidak serasi.
Atas dasar itu, pemerintah membentuk Provinsi Aibku Utara (dengan ibukota selama di Ternate) yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 perihal Pemekaran Provinsi Aibku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Aibku Tenggara Barat.[3]
Dengan demikian provinsi ini dengan cara resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 menjadi pemekaran dari Provinsi Aibku dengan wilayah administrasi terdiri atas Kabupaten Aibku Utara, Kota Ternate dan Kabupaten Aibku Utara.
Selanjutnya dibuat bentuk lagi beberapa daerah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 perihal Perwujudan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore.
Kabupaten dan Kota
Pemerintahan
Gubernur
No | Foto | Nama | Mulai Jabatan | Terakhir Jabatan | Keterangan |
1. | ![Saleh latconsina.jpg](https://pasar.pts-ptn.net/_sepakbola/_baca_image.php?td=3&kodegb=100px-Saleh_latconsina.jpg) | Saleh Latuconsina (Pejabat Gubernur) | 1999 | 18 April 2002 | |
2. | ![SH Sarundajang.jpg](https://pasar.pts-ptn.net/_sepakbola/_baca_image.php?td=3&kodegb=100px-SH_Sarundajang.jpg) | Sinyo Harry Sarundajang (Pejabat Gubernur) | 18 April 2002 | 25 November 2002 | Dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno |
3. | ![Thaib Armaiyn.jpg](https://pasar.pts-ptn.net/_sepakbola/_baca_image.php?td=3&kodegb=100px-Thaib_Armaiyn.jpg) | Thaib Armaiyn | 25 November 2002 | 25 November 2007 | Dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno. |
4. | ![Timbul Pudjianto.jpg](https://pasar.pts-ptn.net/_sepakbola/_baca_image.php?td=3&kodegb=100px-Timbul_Pudjianto.jpg) | Timbul Pudjianto (Pejabat Gubernur) | 2007 | 2008 | Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD). Hasil babak pilihan kepala daerah sedang disengketakan selang pasangan Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba dengan pasangan Abdul Gafur dan Aburahim Fabanyo. |
5. | ![Thaib Armaiyn.jpg](https://pasar.pts-ptn.net/_sepakbola/_baca_image.php?td=3&kodegb=100px-Thaib_Armaiyn.jpg) | Thaib Armaiyn | 29 September 2008 | 29 September 2013 | |
6. | | Madjid Husain (pelaksana tugas) | 29 September 2013 | | |
Perwakilan
DPRD Aibku Utara hasil Babak pilihan Umum Legislatif 2009 tersusun dari 15 partai, dengan perincian menjadi berikut:[4]
Ekonomi
Perekonomian daerah beberapa agung berasal dari perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan dan macam hasil laut lainnya.
Daya gerak ekonomi swasta menunjuk orientasi ekspor, selang lain:
- Babak Kayu (Pulau Halmahera)
- Falabisahaya (Pulau Mangoli)
- Perkebunan Pisang di Galela (Pulau Halmahera)
- Perikanan dengan melibatkan perikanan rakyat oleh PT. Usaha Mina (BUMN) di Panamboang (Pulau Bacan)
- Tambang Emas oleh PT. Nusa Halmahera Mineral di Kao dan Malifut (Pulau Halmahera)
- Tambang Nikel oleh PT. Aneka Tambang di Pulau Gebe dan Pulau Pakal
Transportasi
Jalan Darat
Panjang Jalan
- Jalan negara; sepanjang 58,50 km
- Jalan provinsi; sepanjang 404 km
- Jalan kabupaten; sepanjang 501,20 km
Fisik Jalan
- Jalan aspal; sepanjang 106 km
- Jalan sirtu; sepanjang 6 km
- Jalan tanah; sepanjang 851,7 Km
Kondisi Jalan
- Baik; sepanjang 4 km,
- Sedang; sepanjang 56,3 km
- Rusak ringan; sepanjang 112,7 km
- Rusak berat; sepanjang 474 km
- Belum ditembus; sepanjang 310,4 km
Kendaraan Angkutan (per April 2010)
- Roda dua (ojek); sejumlah > 5000 unit
- Roda empat; sejumlah > 500 unit
- Mobil Penumpang (Mikrolet dan Carry); sejumlah > 300 unit
- Mobil (Pick Up) Led Bak R6; sejumlah > 300 unit
- Roda enam; sejumlah 50 unit
- Mobil Barang (Truck Bak Kayu); sejumlah 100 unit
- Mobil Barang (Dump Truck); sejumlah 100 unit
Footnote
Pranala luar
Aibku Utara |
---|
| | | Kabupaten | | |
---|
| Kota | |
---|
| |
|
Sumber :
id.wikipedia.org, m.andrafarm.com, pasar.gilland-ganesha.com, wiki.edunitas.com, dsb.