Kebijakan moneter

Kebijakan moneter menjadikan babak mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau bertambah sejahtera. Kebijakan moneter bisa melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan berlagak menjadi peminjam usaha terakhir atau menjalani persetujuan menjalani negosiasi dengan pemerintah lain.

Kebijakan moneter pada landasannya menjadikan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang bisa diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam cara perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter bisa dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang belakang ditransfer pada sektor riil. ^[1]

Kebijakan moneter menjadikan upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan selang persediaan uang dengan persediaan barang supaya inflasi bisa terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dimainkan diantaranya dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen menjadi berikut yaitu suku bunga, giro harus minimum, intervensi dipasar valuta asing dan menjadi tempat terakhir untuk bank-bank untuk meminjam uang apabila menemui kesulitan likuiditas.

Jenis-jenis Kebijakan Moneter

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur secara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter bisa digolongkan menjadi dua, yaitu: ^[2]

• Kebijakan moneter ekspansif (Monetary expansive policy)

Menjadikan suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dimainkan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian menemui resesi atau depresi. Kebijakan ini dinamakan juga kebijakan moneter longgar (easy money policy)

• Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy)

Menjadikan suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dimainkan pada saat perekonomian menemui inflasi. Dinamakan juga dengan kebijakan uang akrab (tight money policy)

Kebijakan moneter bisa dimainkan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu selang lain : ^[3]

• Operasi Pasar Membuka (Open Pasar Operation)

Operasi pasar membuka menjadikan cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, jika ingin jumlah uang yang beredar susut, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah diantaranya diantaranya menjadikan SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

• Sarana Diskonto (Discount Rate)

Sarana diskonto menjadikan pengaturan jumlah uang yang beredar dengan melakukan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang menemui kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membikin jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya meningkatkan tingkat bunga demi membikin uang yang beredar susut.

• Rasio Cadangan Harus (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan harus menjadikan mengatur jumlah uang yang beredar dengan melakukan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan harus. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah meningkatkan rasio.

• Imbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral menjadikan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Misalnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau supaya bank meminjam uang bertambah ke bank sentral untuk menggandakan jumlah uang beredar pada perekonomian.

Tujuan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. ^[4]

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah diantaranya menjadikan kestabilan terhadap harga-harga barang dan kelakuan baik yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi menjadi sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berkelebihan, bukan untuk membimbing nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan moneter menjalani penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, diantaranya operasi pasar membuka di pasar uang adun rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan harus minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga bisa menjalankan cara-cara pengendalian moneter sesuai Prinsip Syariah.

Lihat pula

• Devaluasi mata uang
• Inflasi
• Monetary base
• Kebijakan moneter UE
• Kebijakan moneter AS
• Kebijakan moneter Swedia
• Uang
• Sistem persediaan internasional

kebijakan diskonto

referensi