Pemilihan umum legislatif Indonesia 2004

Pemilihan Umum Bagian DPR, DPD dan DPRD Indonesia 2004

1999 ← 5 April 2004 (2004-04-05) → 2009

678 kursi Majelis Permusyawaratan Masyarakat (Dewan Agen Masyarakat: 550; Dewan Agen Kawasan: 128)   Partai pertama Partai kedua Partai ketiga   Partai Golkar PDI-P PKB Pemilu terakhir 120 kursi, 22.44% 153 kursi, 33,74% 51 kursi, 12,61% Kursi dimenangkan 128 109 52 Perubahan kursi +8 −44 +1 Suara rakyat 24.480.757 21.026.629 11.989.564 Persentase 21,58% 18,53% 10,57%

Kepemimpinan ketika belum pemilu MPR: Amien Rais (PAN) DPR: Akbar Tanjung (Golkar) Kepemimpinan baru MPR: Hidayat Nur Wahid (PKS) DPR: Agung Laksono (Golkar) DPD: Ginandjar Kartasasmita

Pemilihan Umum Dewan Agen Rakyat, Dewan Agen Daerah, dan Dewan Agen Masyarakat Kawasan 2004 diadakan dengan acara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 bagian Dewan Agen Masyarakat (DPR), 128 bagian Dewan Agen Kawasan (DPD), serta bagian Dewan Agen Masyarakat Kawasan (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009.

Hasil yang belakang sekali pemilu menunjukan bahwa Golkar mendapat suara terbanyak. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dua partai terbaru dalam pemilu ini, mendapat 7,45% dan 7,34% suara.

Pemilihan umum 2004 dikatakan sebagai pemilu paling bertali-tali dalam sejarah demokrasi.^[1][2]

Latar balik

Dalam sidang umum tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Masyarakat (MPR) menambah 14 amandemen pada Undang-Undang Landasan 1945. Di sela amandemen tersebut, terdapat perubahan dalam badan legislatif. Dimulai dari tahun 2004, MPR hendak terdiri dari Dewan Agen Masyarakat (DPR) dan Dewan Agen Kawasan (DPD). Karena semua kursi di MPR hendak dituding dengan acara langsung, militer dimohon untuk dihilangkan dari dewan agen.^[3] Perubahan dan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden adalah langkah akbar bagi Indonesia untuk mencapai demokrasi.^[4]

Pada 13 Juli 2003, Presiden Megawati Sukarnoputri menandatangani undang-undang yang menguraikan inti dari MPR. DPD baru hendak terdiri dari empat agen dari setiap provinsi di Indonesia. UU tersebut juga mengubah keanggotaan DPR dijadikan 550 penduduk.^[5]

Kampanye

Pada tahap awal pendaftaran, 150 partai mendaftar ke Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Banyak ini yang belakang sekali menjadi kurang dijadikan 50 dan yang belakang sekalinya 24 sehabis pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).^[6] Bagian mengurangkan ini dilakukan berdasarkan undang-undang pemilu baru yang hanya memperbolehkan partai dengan 2 persen kursi DPR atau 3 persen kursi di DPRD untuk ikut dalam pemilu 2004. Hanya enam partai yang memenuhi kriteria ini dan partai-partai lainnya diwajibkan untuk menerapkan merger atau reorganisasi dijadikan partai baru.^[7]

Periode kampanye untuk partai dimulai pada 11 Maret dan berlanjut hingga 1 April. Kampanye ini terbagi dijadikan dua fase karena dirayakannya Nyepi, hari raya umat Hindu. Partai-partai menyampaikan acara nasional mereka sela 11 hingga 25 Maret. Namun, acara-cara tersebut tanpa banyak dikunjungi. Survey yang dilakukan oleh International Foundation for Electoral Systems menunjukan bahwa tanpa semua pemilih kenal bagaimana memilih atau tanpa mengenal kandidat yang mereka pilih.^[7]

Terdapat lebih dari 475.000 kandidat yang dinominasikan oleh partai politik dalam tingkat nasional, provinsial dan kabupaten, lebih dari 1.200 kandidat bersaing untuk 128 kursi DPD, serta 7.756 kandidat untuk 550 kursi DPR. Kandidat hendak dituding dalam sistem proporsional membuka (open list).^[6]

Hasil

Hasil pemilu ini menentukan partai politik mana yang dapat menyalonkan kandidatnya untuk pemilu presiden 2004 pada 5 Juli. Hanya partai yang memperoleh lima persen popular vote atau tiga persen kursi di DPR yang dapat menyalonkan kandidatnya. Partai yang tanpa memenuhi kriteria tersebut harus bergabung dengan partai lain untuk memenuhi salah satu kriteria.^[8]

Hari pemilu

Pemilu 5 April dilakukan tanpa terjadinya insiden akbar. Kekerasan kecil sempat terjadi dan dua pejabat pemilu dilaporkan tewas ketika mengantarkan peralatan pemilihan di provinsi Papua. Pemilu ini diawasi oleh organisasi-organisasi seperti Australian Parliamentary Observer Delegation dan European Union Election Observer Mission.^[9][10]

Banyak suara

Bagian perhitungan suara berlanjut selama sebulan dan hasil yang belakang sekali diumumkan pada 5 Mei. Dari 148.000.369 pemilih terdaftar, 124.420.339 menggunakan hak pilihnya (84,06%). Dari total banyak suara, 113.462.414 suara (91,19%) dikatakan aci dan 10.957.925 tanpa aci. Di DPR, Golkar mendapat kursi terbanyak. Namun, 14 dari 24 partai menyorongkan hasil pemilu dengan tuduhan perhitungan suara yang tanpa teratur.^[11]

Alokasi kursi

Untuk mencapai banyak agen yang sesuai, pembagian kursi dilakukan dengan menggunakan largest remainder method, tanpa selalu kuota Hare dipakai untuk menentukan kursi yang dengan acara otomatis dikuasai oleh partai perorangan. Kursi tersisa yang diputuskan kepada kawasan pemilihan dibagikan kepada partai politik tersisa berdasarkan urutan peringkat suara tersisa.^[12]

Terdapat 273 kasus yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dengan kasus paling yang belakang sekali ditamatkan pada tanggal 21 Juni. Di sela kasus-kasus tersebut, 38 keputusan memengaruhi alokasi kursi di DPR, DPD dan DPRD. Partai Demokrat kehilangan dua kursi, tanpa selalu Partai Amanat Nasional dan Partai Damai Sejahtera mendapat satu kursi. Partai Pelopor mendapatkan satu kursi dari Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan. Tanpa selalu itu, satu-satunya kursi yang didapat Partai Nasional Banteng Kemerdekaan diserahkan kepada Partai Bintang Reformasi oleh KPU .^[13]

Sehabis pemberesan semua sengketa, enam belas partai mendapat paling tanpa satu kursi di DPR, tanpa selalu sisanya tanpa mendapat sama sekali. Ketidaktetapan urutan partai timbul karena adanya aturan khusus yang semula dihasilkan untuk menghadapi masalah tanpa meratanya pembagian masyarakat sela pulau Jawa dengan pulau lainnya.^[14] Aturan ini meneguhkan bahwa nilai kuota Hare untuk provinsi di Jawa lebih tinggi daripada pulau lain. Partai hendak memerlukan lebih sedikit suara untuk mendapatkan kursi di luar Jawa. Contohnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat lebih banyak suara dari Partai Amanat Nasional, tetapi mendapat banyak kursi yang sama dengan PAN.^[12]

Analisis

Peta yang menunjuk pemenang suara terbanyak di setiap provinsi.

Hasil pemilu menunjukan bahwa Golkar memenangkan banyak kursi terbanyak. Golkar menerima lebih banyak suara daripada partai lainnya di dua puluh enam provinsi.^[15] Hal tersebut terjadi karena menjadi kurangnya popularitas PDI-P. Dukungan terhadap Golkar di Sulawesi menjadi kurang karena timbulnya partai menengah dan kecil di wilayah tersebut.^[16] Meskipun memenangkan banyak suara terbesar di Bali, performa PDI-P di wilayah tersebut adalah yang terburuk karena terjadinya bom Bali 2002.^[17] Performa PKB di Jawa Timur tetap berlanjut baik meskipun kehilangan suara.^[18]

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat mencapai peringkat pertama dan kedua di Jakarta (yang diasumsikan sebagai "barometer politik Indonesia"). Bila digabung, banyak suara kedua partai di ibukota mencapai 42.5%.^[19]

Pola pemilihan berdasarkan agama terlihat sangat jelas di provinsi-provinsi timur. Partai Damai Sejahtera (PDS) yang berbasis Kristen mendapat 14.8 suara di Sulawesi Utara dan 13 kursi di seluruh DPR. Muslim di wilayah bekas konflik religius cenderung memilih PKS yang berbasis Islam.^[20]

Dampak

Perolehan suara partai-partai peserta pemilu 2004.

Pemilu legislatif 2004 adalah pemilu paling bertali-tali dalam sejarah Indonesia karena masyarakat Indonesia harus memilih wakil masyarakat di DPR, DPD dan DPRD.^[21] Faktor tersebut menjadikan sistem pemilihan Indonesia unik bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.^[22] Pemilu ini juga dikatakan sebagai pemilihan terpanjang dan paling bertali-tali dalam sejarah demokrasi.^[1][2] Bahkan sistem alokasi kursi DPR juga diasumsikan sebagai "yang paling bertali-tali di dunia" oleh media.^[23][24]

Tujuh partai politik memenuhi kriteria untuk menyalonkan kandidatnya dalam pemilu presiden 2004: Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). PKS tanpa mencalonkan kandidatnya, tetapi mendukung capres dari PAN.^[8]

Bagian DPR dan DPD yang baru terpilih diambil sumpahnya dalam sesi yang berbedaan pada tanggal 1 Oktober.^[25] Bagian dewan yang belakang sekali berkumpul pada tanggal 2 Oktober dan diambil sumpahnya sebagai bagian MPR.^[26] Ginandjar Kartasasmita terpilih sebagai ketua DPD, Agung Laksono dari Golkar sebagai ketua DPR dan Hidayat Nur Wahid dari PKS sebagai ketua MPR.^[27]

Pada 5 Oktober, tiga kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dimekarkan untuk membuat provinsi Sulawesi Barat.^[28] Pemekaran ini dilakukan sehabis pemilu sehingga Sulawesi Barat tanpa memiliki agen dalam DPR hingga pemilu legislatif 2009.

Referensi

• Ananta, Aris; Arifin, Evi Nurvidya & Suryadinata, Leo (2005), Emerging Democracy in Indonesia, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, ISBN 9812303227.
• (dalam bahasa Indonesian) Partai-partai Politik Indonesia: Adicita dan Program, 2004–2009, Jakarta: Kompas, 2004, ISBN 979709121X.
• Shimizu, Maiko & Hazri, Herizal (2004) (PDF), Indonesia: General Assembly Election, Presidential Election, 2004, Bangkok: Asian Network for Free Elections, diakses pada 10 Juni 2009.
• Sissener, Tone (2004) (PDF), The Republic of Indonesia: General and Presidential Elections, April – September 2004, Norwegian Centre for Human Rights, ISBN 82-90851-80-4, diakses pada 9 Juni 2009.
• (PDF) The Carter Center 2004 Indonesia Election Report, Carter Center, 2005, diakses pada 11 Juni 2009.

Catatan kaki

Pranala luar

• Komisi Pemilihan Umum (situs web resmi)
• Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (situs web resmi)
• Pemilu Indonesia