Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia
Kementerian Pertahanan.svg
Dibangun19 Agustus 1945
Menteri
Ryamizard Ryacudu
Sekretaris Jenderal
Ediwan Prabowo
Direktur Jenderal
Strategi PertahananYoedhi Swastanto
Program PertahananM. Syaugi
Potensi PertahananTimbul Siahaan
Inspektur Jenderal
Ismono Wijayanto
Kantor pusat
Jl.Medan Bebas Barat No. 13-14 Jakarta Pusat
Situs web
http://www.kemhan.go.id/kemhan/

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Kemhan RI, (dahulu Departemen Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Dephan RI) menjadikan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertahanan. Kementerian Pertahanan dipandu oleh seorang Menteri Pertahanan (Menhan) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Ryamizard Ryacudu.

Kementerian Pertahanan menjadikan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri) yang disebutkan dengan cara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Pertahanan tanpa dapat diubah atau ditiadakan oleh presiden.

Menteri Pertahanan dengan cara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri berlagak sebagai pelaksana tugas kepresidenan bila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, tamat, diberhentikan, atau tanpa dapat mengerjakan kewajibannya dalam masa jabatannya dengan cara bersamaan.[1]

Sejarah

Masa Orde Lama

Kemhan RI

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), segera membenahi kabinet pertama yaitu Kabinet Presidensial Pada kabinet pertama tersebut belum memiliki Menteri Pertahanan. Fungsi Pertahanan Negara pada kala itu tidak kekurangan di Menteri Keamanan Rakyat. Pada 6 Oktober 1945, Supriyadi diyatakan sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Namun, dia tanpa sudah mengalami muncul, dan pada tanggal 20 Oktober digantikan oleh menteri ad interim Imam Muhammad Suliyoadikusumo.[2]

Pada masa Kabinet Sjahrir I fungsi pertahanan negara juga baru saja tidak kekurangan di bawah wewenang Menteri Keamanan Rakyat, yang dijabat oleh Mr. Amir Sjarifuddin. Namun pada Kabinet Sjahrir II, Menteri Keamanan Penghuni beralih nama sebagai Menteri Pertahanan yang tetap dijabat oleh Mr. Amir Sjarifuddin. Pada kala Mr. Amir Sjarifuddin sebagai Perdana Menteri, jabatan Menteri Pertahanan dijabat rangkap oleh Perdana Menteri. Pada periode Kabinet Hatta I, kala Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat kesudahan suatu peristiwa tekanan tentara Belanda, Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta merangkap sebagai Menteri Pertahanan ad interim.

Masa Orde Baru

Pada Kabinet Pembangunan I jabatan Menteri Pertahanan Keamanan dirangkap Persiden RI Jenderal TNI Soeharto. Baru belakang pada Kabinet Pembangunan II dan belakang, fungsi pertahanan negara selalu disatukan dengan fungsi keamanan dan tidak kekurangan di bawah Departemen Pertahanan Keamanan dimana Menteri Pertahanan Keamanan sekaligus sebagai Panglima ABRI.

Masa Reformasi

Pada 1 Juli 2000 Departemen Pertahanan Keamanan mereformasi diri dengan pemisahan TNI - Polri[3] dan juga dimainkan pemisahan jabatan dimana Menteri Pertahanan sebagai jabatan yang jabat oleh kalangan sipil, tanpa kembali dirangkap jabatan oleh Panglima TNI.

Tugas dan Fungsi

Tugas

Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan, peresmian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan
  2. pengurusan barang milik/kekayaan negara yang sebagai tanggung jawab Kementerian Pertahanan
  3. pengamatan atas pelaksanaan tugas di bidang yang terkait Kementerian Pertahanan
  4. pelaksanaan perkara teknis dari pusat hingga ke kawasan

Bangun organisasi

Bangun organisasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia[4][5][6] menjadikan sebagai berikut :

Lihat juga

Referensi

  1. ^ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 3
  2. ^ Simanjuntak (2003), mengenai. 18
  3. ^ TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dengan POLRI
  4. ^ Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
  5. ^ Permenhan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Atur Organisasi dan Atur Kerja Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
  6. ^ Permenhan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Atur dan Atur Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan

Pranala luar

Sekretariat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Inspektorat Jenderal
Direktorat Jenderal
Badan
Riset dan Pengembangan • Edukasi dan Pelatihan• Sarana Pertahanan
Pusat
Pelaksana tugas konten di kawasan
Kantor wilayah • Komando kawasan militer
Perwakilan luar negeri
Kementerian
Koordinator
Bidang Kemaritiman
Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan
Koordinator Bidang Perekonomian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Setingkat
menteri


Sumber :
id.wikipedia.org, perpustakaan.web.id, pasar.gilland-ganesha.com, wiki.edunitas.com, dan lain sebagainya.