Operasi militer Indonesia di Aceh 2003-2004

Operasi militer Indonesia di Aceh 2003–2004
Anggota dari Konflik di Aceh
Lokasi Aceh di Indonesia
Tanggal 19 Mei 2003 – 13 Mei 2004 Lokasi Aceh, Indonesia Hasil Kemenangan TNI/Polri
Pihak yang terlibat
Indonesia Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)	Kebangkitan Aceh Merdeka
Komandan
Megawati Soekarnoputri Endriartono Sutarto	Hasan Di Tiro Muzakkir Manaf
Kemampuan
30.000 tentara 12.000 polisi total: 42.000[1]	5.000[2]
Korban
2.000 tewas (kebanyakan warga sipil)[3]

Operasi militer Indonesia di Aceh (disebut juga Operasi Terpadu oleh pemerintah Indonesia) yaitu operasi yang dilancarkan Indonesia melawan Kebangkitan Aceh Merdeka (GAM) dimulai pada 19 Mei 2003 dan berlanjut lebih kurang satu tahun. Operasi ini dilaksanakan sehabis GAM tidak menerima ultimatum dua minggu untuk menerima otonomi khusus untuk Aceh di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Operasi ini merupakan operasi militer terbesar yang dilaksanakan Indonesia sejak Operasi Seroja (1975), dan pemerintah mengumumkan terjadinya kemajuan yang berarti, dengan ribuan anggota GAM terbunuh, tertangkap, atau menyerahkan diri.^[4] Operasi ini mempunyai kesudahan suatu peristiwa lumpuhnya sebagian akbar militer GAM, dan bersama dengan gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 menyebabkan akhir-akhirnyanya konflik 30 tahun di Aceh.

Latar balik

Pada 28 April 2003, pemerintah Indonesia memberikan ultimatum untuk menghabisi perlawanan dan menerima otonomi khusus bagi Aceh dalam waktu 2 minggu. Pemimpin GAM yang berbasis di Swedia tidak menerima ultimatum tersebut, namun Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa mendesak kedua pihak untuk menghindari konflik bersenjata dan melanjutkan perundingan perdamaian di Tokyo.^[1]

Pada 16 Mei 2003, pemerintah menegaskan bahwa otonomi khusus tersebut merupakan tawaran penghabisan untuk GAM, dan penolakan terhadap ultimatum tersebut akan menyebabkan operasi militer terhadap GAM. Pimpinan dan negosiator GAM tidak menjawab tuntutan ini, dan membicarakan para anggotanya di Aceh ditangkap saat hendak beranjak ke Tokyo.^[1]

Serangan militer

Selepas tengah malam pada 18 Mei 2003 Presiden Megawati Sukarnoputri memberikan izin operasi militer melawan anggota separatis.^[5] Dia juga melaksanakan darurat militer di Aceh semasa enam bulan. Pemerintah Indonesia memberikan tempat 30.000 tentara dan 12.000 polisi di Aceh.^[1]

Pada bulan Juni, pemerintah mengumumkan niat mereka untuk mencetak KTP baru yang harus dibawa semua warga Aceh untuk membedakan pemberontak dan warga sipil. LSM-LSM dan lembaga pertolongan diperintahkan untuk memberhentikan operasinya dan membelakangi wilayah tersebut. Seluruh pertolongan harus dikoordinasikan di Jakarta melintas pemerintah dan Palang Merah Indonesia.^[4]

Pada bulan Mei 2004, darurat militer di Aceh dikurangi terjadi darurat sipil.^[1] Menko Polkam ad interim Indonesia Hari Sabarno mengumumkan perubahan ini sehabis rapat kabinet 13 Mei 2004. Pemerintah mengumumkan terjadinya kemajuan yang berarti, dan ribuan anggota GAM terbunuh, tertangkap dan menyerahkan diri.^[4]

Tuduhan pelanggaran HAM di Aceh

Sekalipun darurat militer telah dihentikan, operasi-operasi militer terus dilaksanakan oleh TNI. Diperkirakan 2.000 orang terbunuh sejak Mei 2003.^[3] TNI membicarakan banyakan korban yaitu tentara GAM, namun kelompok-kelompok HAM internasional dan setempat, termasuk komisi HAM pemerintah, menemukan bahwa sebagian akbar korban yaitu warga sipil. Bukti menunjukkan bahwa TNI acap tidak membedakan selang anggota GAM dan non-kombatan. Penyelidikan-penyelidikan juga menemukan GAM turut bersalah atas kebrutalan yang terjadi di Aceh.^[3]

Para pengungsi Aceh di Malaysia melaporkan demikianlah keadaanya pelanggaran yang lebar di Aceh, yang tertutup bagi orang yang meneliti semasa operasi militer ini.^[2] Pengadilan terhadap anggota militer Indonesia dianggap sulit dilaksanakan, dan pengadilan yang telah terjadi hanyalah melibatkan prajurit berpangkat rendah yang mengklaim hanya melakukan perintah.^[3]

References

Pranala luar

• Aceh Under Martial Law: Inside the Secret War (laporan Human Rights Watch)
• Kompilasi gambar operasi darurat militer di Aceh