Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang

Lambang Kabupaten Enrekang Motto: -
- Peta lokasi Kabupaten Enrekang Koordinat: 3º 14’36” LS dan 119º40’53” BT
Provinsi	Sulawesi Selatan
Landasan hukum	-
Tanggal	-
Ibu kota	Kota Enrekang
Pemerintahan
- Bupati	Ir. H. La Tinro La Tunrung
- APBD	-
- DAU	Rp. 436.542.180.000.-(2013)[1]
Luas	± 1.786.01 Km²
Populasi
- Total	190.579 jiwa
- Kepadatan	-
Demografi
- Kode area telepon	-
Pembagian administratif
- Disktrik	12
- Kelurahan	112 (17 kelurahan dan 95 desa)
- Situs web	http://www.enrekangkab.go.id/

Kabupaten Enrekang yaitu salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Enrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² dan berpenduduk sebanyak ± 190.579 jiwa.

Ditinjau dari segi sosial kebiasaan, warga Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut diakibatkan sebab kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') mempunyai di selang kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang dipergunakan di Kabupaten Enrekang secara garis mulia terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Disktrik Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan beberapa penduduk di Disktrik Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Disktrik Enrekang, Cendana dan beberapa penduduk di Disktrik Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Disktrik Maiwa dan Disktrik Bungin. Melihat dari kondisi sosial kebiasaan tersebut, maka beberapa warga menganggap perlu hal mempunyai penggantian nama Kabupaten Enrekang dijadikan Kabupaten Massenrempulu', sehingga dijadikan keterwakilan dari sisi sosial kebiasaan.

Sejarah terbentuknya Kabupaten Enrekang

Sejak ratus tahun XIV, daerah ini dinamakan MASSENREMPULU' yang berarti meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari ENDEG yang berarti NAIK DARI atau PANJAT dan dari sinilah asal mulanya sebutan ENDEKAN. Sedang mempunyai guna versi lain yang dalam pengertian umum sampai kala ini bahkan dalam Adminsitrasi Pemerintahan telah dikenal dengan nama “ENREKANG” versi Bugis sehingga bila diberitahukan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang yaitu daerah pegunungan sudah menghampiri kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit terus-menerus mengambil ± 85% dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 Km².

Menurut sejarah, pada mulanya Kabupaten Enrekang yaitu suatu kerajaan mulia yang bernama MALEPONG BULAN, kemudian kerajaan ini bersifat MANURUNG dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7 kawasan/kerajaan yang semakin dikenal dengan federasi ”PITUE MASSENREMPULU”, yaitu:

1. Kerajaan Endekan yang dipandu oleh Arung/Puang Endekan
2. Kerajaan Kassa yang dipandu oleh Arung Kassa'
3. Kerajaan Batulappa' yang dipandu oleh Arung Batulappa'
4. Kerajaan Tallu Batu Papan (Duri) yang yaitu gabungan dari Buntu Batu, Malua, Alla'. Buntu Batu dipandu oleh Arung/Puang Buntu Batu, Malua oleh Arung/Puang Malua, Alla' oleh Arung Alla'
5. Kerajaan Maiwa yang dipandu oleh Arung Maiwa
6. Kerajaan Letta' yang dipandu oleh Arung Letta'
7. Kerajaan Baringin (Baringeng) yang dipandu oleh Arung Baringin

Pitu (7) Massenrempulu' ini dijadikan anggaran dalam ratus tahun ke XIV M. Tetapi sekitar pada ratus tahun ke XVII M, Pitu (7) Massenrempulu' berganti nama dijadikan Lima Massenrempulu' sebab Kerajaan Baringin dan Kerajaan Letta' tidak bergabung lagi ke dalam federasi Massenrempulu'.

Akibat dari politik Devide et Impera, Pemerintah Belanda lalu memecah daerah ini dengan hal mempunyai Surat Keputusan dari Pemerintah Kerajaan Belanda (Korte Verkaling), dimana Kerajaan Kassa dan kerajaan Batu Lappa' dibawa masuk ke Sawitto. Ini dijadikan sekitar 1905 sehingga untuk tetap pada perihal Lima Massenrempulu' tersebut, maka kerajaan-kerajaan yang mempunyai didalamnya yang dipecah.

Beberapa susunan pemerintahan di wilayah Massenrempulu' pada masa itu, yakni:

1. Kerajaan-kerajaan di Massenrempulu' pada Abad penjajahan Belanda secara administrasi Belanda berganti dijadikan Landshcap. Tiap Landschap dipandu oleh seorang Arung (Zelftbesteur) dan ditolong oleh Sulewatang dan Pabbicara /Arung Lili, tetapi kebijaksanaan tetap ditangan Belanda sebagai Kontroleur. Federasi Lima Massenrempulu' kemudian menjadi: Buntu Batu, Malua, Alla'(Tallu Batu Papan/Duri), Enrekang (Endekan) dan Maiwa. Pada tahun 1912 sampai dengan 1941 berganti lagi dijadikan Onder Afdeling Enrekang yang dikepalai oleh seorang Kontroleur (Tuan Petoro).
2. Pada abad pendudukan Jepang (1941–1945), Onder Afdeling Enrekang berganti nama dijadikan Kanrikan. Pemerintahan dikepalai oleh seorang Bunkem Kanrikan.
3. Dalam abad NICA (NIT, 1946–27 Desember 1949), kawasan Massenrempulu' balik dijadikan Onder Afdeling Enrekang.
4. Kemudian sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 1960, Kawasan Massenrempulu' berganti dijadikan Kewedanaan Enrekang dengan pucuk pimpinan pemerintahan dinamakan Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN Enrekang) yang meliputi 5 (lima) SWAPRAJA, yakni:

• SWAPRAJA ENREKANG
• SWAPRAJA ALLA
• SWAPRAJA BUNTU BATU
• SWAPRAJA MALUA
• SWAPRAJA MAIWA

Yang dijadikan catatan atau lembaran sejarah yang tak dapat dilalaikan bahwa dalam perjuangan atau pembentukan Kewadanaan Enrekang (5 SWAPRAJA) dijadikan DASWATI II / DAERAH SWANTARA TINGKAT II ENREKANG atau KABUPATEN MASSENREMPULU'. (Perlu ingat bahwa yang disetujui kelak dengan nama Kabupaten Dati II Enrekang mungkin sebab latar kesudahan historisnya).

Adapun pernyataan resolusi tesebut selang lain:

• Pernyataan Partai/Ormas Massenrempulu' di Enrekang pada tanggal 27 Agustus 1956.
• Resolusi Panitia Penuntut Kabupaten Massenrempulu di Makassar pada tanggal 18 Nopember 1956 yang dipandu oleh almarhum Drs. H.M. RISA
• Resolusi HIKMA di Parepare pada tanggal 29 Nopember 1956
• Resolusi Raja-raja (ARUM PARPOL/ORMAS MASSENREMPULU') di Kalosi pada tanggal 14 Desember 1956

Pemerintahan

Daftar Kepala Daerah

Pada mula terbentuknya Kabupaten Enrekang yang telah mengalami beberapa kali pergantian Bupati sampai sekarang, selang lain:

1. Periode 1960 - 1963 dijabat oleh ANDI BABBA MANGOPO
2. Periode 1963 - 1964 dijabat oleh M. NUR
3. Periode 1964 - 1965 dijabat oleh M. CAHTIF LASINY
4. Periode 1965 - 1969 dijabat oleh BAMBANG SOETRESNA
5. Periode 1969 - 1971 dijabat oleh ABD. RACHMAN, BA. dan Wakil Bupati H. ABD. MANAN MAPPASANDA
6. Periode 1971 - …… dijabat oleh Drs. A. PARAWANSA (Pjs.)
7. Periode 1971 - 1978 dijabat oleh MUCH. DAUD (± 2 tahun masa non fictive)
8. Periode 1978 - 1983 dijabat oleh H. ABDULLAH DOLLAR, BA
9. Periode 1983 - 1988 dijabat oleh M. SALEH NURDIN AGUNG
10. Periode 1988 - 1993 dijabat oleh H. M. AMIN SYAM
11. Periode 1993 - 1998 dijabat oleh H. ANDI RACHMAN
12. Periode 1998 – 6 Oktober 2003 dijabat oleh Drs. H. IQBAL MUSTAFA dan Wakil Bupati Drs. ZAINI BADAWING
13. Periode 2003 – 2008 dijabat oleh Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG dan Wakil Bupati H. MUH. LODY SINDANGAN, SH. M.Si
14. Periode 2008 (Mei s/d Oktober 2008) dijabat oleh H. MUH. LODY SINDANGAN, SH. M.Si (Memegang jabatan sementara 5 bulan, menggantikan H. La Tinro La Tunrung yang ikut dalam pencalonan Bupati Periode 2008 - 2013)
15. Periode 2008 sampai sekarang dijabat oleh Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG dan Wakil Bupati Drs. NURHASAN. Dilantik oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo pada tanggal 9 Oktober 2008, di Lapangan Batili Debu Bakar Lambogo.

Pelantikan Bupati Enrekang yang pertama, yaitu pada tanggal 19 Pebruari 1960 ditentukan sebagai hari terbentuknya Daerah Kabupaten Enrekang.

Daftar Ketua Legislatif

Berikut ini yaitu daftar Pimpinan Daerah dibidang Legistalif yang sempat memegang jabatan di Kabupaten Enrekang sampai sekarang, yaitu:

1. ANDI BABA MANGOPO (merangkap Bupati sebab sedang DPRD GR) Tahun 1960 – 1963
2. ABD. RAHMAN, BA
3. H. ARIFIN ALI
4. MAHATMANTONG
5. M. JAFAR
6. IBRAHIM TAQWA
7. H.M. MIEN KAMASE
8. JAMALUDDIN TANTI
9. M. SALEH NURDIN AGUNG sebagai Ketua dan Wakilnya MAYOR ABDUL LATIF
10. H. ABD. SAMAD MANNAN sebagai Ketua dan Wakilnya MAYOR CHK HUSAIN GANTARAN, SH
11. H.M. ALI RAHIM sebagai Ketua dan Wakilnya Drs. MUSTAFA CAWIDU dan LETKOL MUSTAFA BK
12. Periode 1999 - 2004 sebagai Ketua H. JK. SAWATI dan Wakilnya adalah:

• Periode 1999 dijabat oleh MAYOR CHOIRI
• Periode 1999 – 2004 dijabat oleh MAYOR CHOIRI dan H. ACHMAD ANGGORO
• Periode 2004 – 2005 dijabat oleh SAFRUDDIN, SH dan H. ACHMAD ANGGORO
• Periode 2005 - 2008 dijabat oleh H. AHMAD ANGGORO, SAFRUDDIN, SH dan Drs. H. MUSTAKIM

Daftar Kepala Pemerintahan Negeri

Berikut ini yaitu mantan Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN), yaitu:

• ABDUL HAKIM
• ABDUL RAHMAN, BA
• ABDUL MADJID PATTAROPURA
• NUHUNG
• ATJO

Daftar tokoh-tokoh warga

Di selang tokoh-tokoh / sesepuh MASSENREMPULU' yang mempelopori terbentuknya Kabupaten Enrekang selang lain:

• H. ABD. MANAN MAPPASANDA (alm)
• Drs. H.M. RISA
• Drs. H.M. THALA
• H. ANDI SANTO
• ANDI PALISURI
• H.M. YASIN
• ANDI MARAINTANG
• ANDI BASO NUR RASYID
• ANDI TAMBONE
• BOMPENG RILANGI
• ANRI ENRENG
• ABDUL RAHMAN, BA

Pembagian wilayah administratif

Berdasarkan PP No. 34 Tahun 1962 dan Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1960 Sulawesi terpecah dan sebagai pecahannya meliputi Administrasi Parepare yang semakin dikenal dengan nama Kabupaten Parepare lama, dimana kewedanaan Kabupaten Enrekang yaitu adalah salah satu daerah di selang 5 (lima) Kewedanaan lainnya.

Selanjutnya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 perihal Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi) atau daerah Swatantra Tingkat II (DASWATI II), maka Kabupaten Parepare lama terpecah dijadikan 5 (lima) DASWATI II, yaitu:

1. DASWATI II ENREKANG
2. DASWATI II SIDENRENG RAPPANG
3. DASWATI II BARRU
4. DASWATI II PINRANG
5. DASWATI II PARE PARE

Kelima gabungan dearah tersebut dari dahulu dikenal dengan nama Afelling Parepare.

Dengan terbentuknya DASWATI II Enrekang berdasarkan Undang-Undang Nomor: 29 Tahun 1959 perihal Pemerintahan Daerah, maka sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 19 Februari 1960, H. ANDI BABBA MANGOPO dilantik sebagai Bupati yang pertama dan ditentukan sebagai hari terbentuknya DASWATI II Enrekang atau Kabupaten Enrekang.

Sehubungan dengan ditentukannya Perda Nomor: 4, 5, 6 dan 7 tahun 2002 pada tanggal 20 Agustus 2002 perihal pembentukan 4 (empat) Disktrik Definitif dan Perda Nomor 5 dan 6 Tahun 2006 perihal pembentukan 2 disktrik sehingga pada kala ini di Kabupaten Enrekang telah memiliki 12 (dua belas) disktrik yang defenitif, yaitu:

• Disktrik Enrekang, ibukotanya Enrekang
• Disktrik Maiwa, ibukotanya Maroangin
• Disktrik Anggeraja, ibukotanya Cakke
• Disktrik Baraka, ibukotanya Baraka
• Disktrik Alla, ibukotanya Belajen
• Disktrik Curio, ibukotanya Curio
• Disktrik Bungin, ibukotanya Bungin
• Disktrik Malua, ibukotanya Malua
• Disktrik Cendana, ibukotanya Cendana
• Disktrik Buntu Batu, ibukotanya Pasui, hasil pemekaran dari Disktrik Baraka, disahkan pada tanggal 19 Januari 2007.
• Disktrik Masalle, ibukotanya Lo’ko, hasil pemekaran dari Disktrik Alla
• Disktrik Baroko, ibukotanya Baroko, hasil pemekaran dari Disktrik Alla

Selanjutnya dari 12 (dua belas) disktrik defenitif terdapat 112 (seratus dua belas) desa/kelurahan, yaitu 17 kelurahan dan 95 desa. Adapun banyak penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2008 berjumlah sekitar 186.810 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 93.939 jiwa dan perempuan sebanyak 92.871 jiwa dengan banyak kepala keluarga sebanyak 43.062.

Penutup

Seluruh warga MASSENREMPULU dimana saja mempunyai diharapkan tetap menjaga kebiasaan MASSENREMPULU sebagai modal landasan pembangunan dalam mengerjakan otonomi daerah untuk mewujudkan predikat atau gelar yang sempat diberikan oleh raja-raja dari Bugis yang diungkapkan dalam Bahasa Bugis, bahwa:

• NAIYYA ENREKANG TANA RIGALLA, LIPU RIONGKO TANA RIABBUSUNGI
• NAIYYA TANAH MAKKA TANAH MAPACCING MASSENREMPULU
• NAIYYA TANAH ENREKANG TANAH SALAMA

Referensi

Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan   Disktrik Alla • Anggeraja • Baraka • Baroko • Bungin • Buntu Batu • Cendana • Curio • Enrekang • Maiwa • Malua • Masalle

Sulawesi Selatan   Pusat pemerintahan: Kota Makassar   Kabupaten Bantaeng  • Barru  • Bone  • Bulukumba  • Enrekang  • Gowa  • Jeneponto  • Kepulauan Selayar  • Luwu  • Luwu Timur  • Luwu Utara  • Maros  • Pangkajene dan Kepulauan  • Pinrang  • Sidenreng Rappang  • Sinjai  • Soppeng  • Takalar  • Tana Toraja  • Toraja Utara  • Wajo   Kota Makassar  • Palopo  • Parepare   Lihat pula Daftar kabupaten dan kota Indonesia