Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955

Poster kampanye pada Pemilu 1955

Pemilihan Umum Indonesia 1955 yaitu pemilihan umum pertama di Indonesia dan diselenggarakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dituturkan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis.

Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; sebagian daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam kondisi seperti ini, anggota tingkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang menjalankan tugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu yang belakang sekalinya pun berlanjut aman.

Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota MPR dan Konstituante. Jumlah kursi MPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi MPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkatkan pemerintah.

Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Tahapan

Berdasarkan tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

• Tahap pertama yaitu Pemilu untuk memilih anggota MPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan dihadiri oleh 29 partai politik dan individu,
• Tahap kedua yaitu Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

Hasil

Lima luhur dalam Pemilu ini yaitu Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi MPR dan 119 kursi Konstituante (22,3 persen), Masyumi 57 kursi MPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen), Nahdlatul Ulama 45 kursi MPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen), Partai Komunis Indonesia 39 kursi MPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (2,89 persen).

Partai-partai lainnya, mendapat kursi di bawah 10. Seperti PSII (8), Parkindo (8), Partai Katolik (6), Partai Sosialis Indonesia (5). Dua partai mendapat 4 kursi (IPKI dan Perti). Enam partai mendapat 2 kursi (PRN, Partai Buruh, GPPS, PRI, PPPRI, dan Murba). Sisanya, 12 partai, mendapat 1 kursi (Baperki, PIR Wongsonegoro, PIR Hazairin, Gerina, Permai, Partai Persatuan Dayak, PPTI, AKUI, PRD (bukan PRD modern), ACOMA dan R. Soedjono Prawirosoedarso).

DPR

Konstituante

Dekret Presiden

Pemilu 1955 tidak dilanjutkan berdasarkan jadwal pada lima tahun berikutnya, 1960. Perihal ini diakibatkan pada 5 Juli 1959, dibawa keluar Dekret Presiden yang membubarkan Konstituante dan pemberitahuan lagi ke UUD 1945.

Yang belakang sekali pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah ketika belumnya dewan legislatif itu mendorong RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melintas Dekret 5 Juli 1959 membuat DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkatkan presiden.

Referensi