ASEAN
Pengerahan Bangsa-bangsa Asia Tenggara

Association of Southeast Asian Nations ASEAN (Indonesia) Pengerahan Bangsa-bangsa Asia Tenggara(Khmer) សមាគមន៏ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ(Lao) ສະມາຄົມປະຊາຊາດແຫ່ງອາຊີຕະເວັນອອກສຽງໃຕ້(Melayu) Persatuan Negara-negara Asia Tenggara(Myanmar) အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း(Tamil) தென்கிழக்காசியமைப்பு(Thailand) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Tagalog) Samahan ng mga Bansa sa Timog-silangang Asya(Bahasa Vietnam) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á(Tionghoa) 东南亚国家联盟
Bendera Lambang
Motto: One Vision, One Identity, One Community[1]
Lagu: The ASEAN Way
Seat of Secretariat		Jakarta
Bahasa kerja		Inggris Burma Mandarin Inggris Filipina Indonesia Khmer Lao Melayu Tamil Thai Vietnam
Demonim		Asia Tenggara
Negara anggota		10 Brunei Filipina Indonesia Kamboja Laos Malaysia Burma (Myanmar) Singapura Thailand Vietnam
Pemimpin
-	Sekretaris Jenderal	Surin Pitsuwan
-	Ketua KTT ASEAN	Kamboja [2]
Pendirian
-	Deklarasi Bangkok	8 Agustus 1967
-	Piagam	16 Desember 2008
Luas
-	Total	4,479,210.5 km2
Penduduk
-	Perkiraan 2010	601 juta
-	Kepadatan	135/km2
PDB (KKB)		Perkiraan 2010
-	Total	US$ 3,084 triliun[3]
-	Per kapita	US$ 5.131
PDB (nominal)		Perkiraan 2010
-	Total	US$ 1,800 triliun
-	Per kapita	US$ 2.995
IPM (2011)		▲ 0,625[4] (medium) (120¹)
Mata uang		10 Baht Thailand Dolar Brunei Dolar Singapura Dong Vietnam Kip Lao Kyat Burma Peso Filipina Riel Kamboja Ringgit Malaysia Rupiah Indonesia
Zona waktu		ASEAN (UTC+9 hingga +6:30)
Ranah Internet		10 .bn .id .kh .la .mm .my .ph .sg .th .vn
Situs web resmi www.asean.org
Kode telepon		10 +60 +62 +63 +65 +66 +84 +95 +673 +855 +856
1	Jika dipandang sebagai satu entitas.
2	Indikator dasar ASEAN terpilih
3	Pertumbuhan penduduk tahunan 1,6%

Sekretariat ASEAN di Perlintasan Sisingamangaraja No.70A, Jakarta Selatan, Indonesia.

Bendera 10 negara anggota ASEAN.

Pengerahan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Perbara)^[5][6] atau bertambah termasyhur dengan istilah Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang dibangun di Bangkok, 8 Agustus 1967 selaras Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk memperkembangkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta memperkembangkan kesempatan untuk memmbahas perbedaan diantara anggotanya dengan damai.

ASEAN meliputi wilayah daratan seluas 4.46 juta km² atau setara dengan 3% total luas daratan di Bumi, dan memiliki populasi yang mendekati angka 600 juta orang atau setara dengan 8.8% total populasi dunia. Luas wilayah laut ASEAN tiga kali lipat dari luas wilayah daratan. Pada tahun 2010, kombinasi nominal GDP ASEAN telah tumbuh hingga 1.8 Triliun Dolar AS. Jika ASEAN merupakan sebuah entitas tunggal, maka ASEAN akan duduk sebagai ekonomi terbesar kesembilan setelah Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, Perancis, Brazil, Inggris, dan Italia.

Prinsip Utama ASEAN

Prinsip-prinsip utama ASEAN merupakan sebagai berikut:

• Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional masing-masing negara
• Hak untuk masing-masing negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas sama sekali daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar
• Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
• Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
• Tidak menerima penggunaan daya yang mematikan
• Kerjasama efektif selang anggota

Piagam

Prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi:

• menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional seluruh Negara Anggota ASEAN;
• berbagi komitmen dan tanggung jawab kolektif dalam memperkembangkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran regional;
• tidak menerima serangan dan ancaman atau penggunaan daya atau aksi lain dalam prosedur yang tidak selaras dengan hukum internasional;
• ketergantungan pada penyelesaian damai sengketa;
• tidak campur tangan dalam urusan internal negara anggota ASEAN;
• menghormati hak masing-masing Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas sama sekali dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan;
• konsultasi dinaikkan mengenai hal-hal serius mempengaruhi keperluan bersama ASEAN;
• kepatuhan terhadap aturan hukum, kelola pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional;
• menghormati kebebasan dasar, promosi dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial;
• menjunjung tinggi Piagam PBB dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh negara anggota ASEAN;
• tidak turut serta dalam kebijakan atau perkara, termasuk penggunaan wilayahnya, dan dikejar oleh Negara Anggota ASEAN atau non-ASEAN Negara atau aktor non-negara, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi ASEAN Negara-negara Anggota;
• menghormati perbedaan budaya, bahasa dan agama dari masyarakat ASEAN, selama menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman;
• sentralitas ASEAN dalam hubungan politik, ekonomi, sosial dan budaya eksternal sambil tetap aktif terlibat, berwawasan ke luar, inklusif dan tidak diskriminatif, dan
• kepatuhan terhadap aturan-aturan perdagangan multilateral dan aturan berbasis ASEAN rezim untuk pelaksanaan efektif dari komitmen ekonomi dan pengurangan progresif terhadap penghapusan semua hambatan untuk integrasi ekonomi regional, dalam dorongan ekonomi pasar.

Anggota ASEAN

Sekarang, ASEAN mempunyai anggota semua negara di Asia Tenggara (kecuali Papua Nugini . Berikut ini merupakan negara-negara anggota ASEAN:

• Filipina (negara pendiri)
• Indonesia (negara pendiri)
• Malaysia (negara pendiri)
• Singapura (negara pendiri)
• Thailand (negara pendiri)
• Brunei Darussalam (7 Januari 1984)
• Vietnam (28 Juli 1995)
• Laos (23 Juli 1997)
• Myanmar (23 Juli 1997)
• Kamboja (16 Desember 1998)
• Timor Leste ([2011])

Sejarah

ASEAN dibangun oleh lima negara pemrakarsa, adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di Bangkok menempuh Deklarasi Bangkok. Menteri luar negeri penanda tangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik (Indonesia), Narsisco Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand).

Konten Deklarasi Bangkok merupakan sebagai berikut:

• Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
• Memperkembangkan perdamaian dan stabilitas regional
• Memperkembangkan kerjasama dan saling membantu untuk keperluan bersama dalam aspek ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi
• Memelihara kerjasama yang dekat di tengah - tengah organisasi regional dan internasional yang tidak kekurangan
• Memperkembangkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, pelajaran, dan riset di kawasan Asia Tenggara

Brunei Darussalam sebagai anggota pertama ASEAN di luar lima negara pemrakarsa. Brunei Darussalam bergabung sebagai anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 (tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekannya). Sebelas tahun kemudian, ASEAN kembali menerima anggota baru, adalah Vietnam yang sebagai anggota yang ketujuh pada tanggal 28 Juli 1995. Dua tahun kemudian, Laos dan Myanmar menyusul masuk sebagai anggota ASEAN, adalah pada tanggal 23 Juli 1997. Walaupun Kamboja berencana untuk bergabung sebagai anggota ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos, program tersebut terpaksa ditunda karena tidak kekurangannya masalah politik dalam negeri Kamboja. Meskipun begitu, satu tahun kemudian Kamboja selesai bergabung sebagai anggota ASEAN adalah pada tanggal 16 Desember 1998.

Kerjasama ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi saja tetapi jugailmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan informasi, pembangunan serta keamanan dan kerja sama transnasional lainnya. ASEAN+3 sudah melakukan sebagian perjumpaan di selangnya kerjasama keamanan energi ASEAN+3 timbul sebagai yang belakang sekali suatu peristiwa lebih meningkatnya kebutuhan energi baik di tingkat regional maupun tingkat dunia. Perjumpaan pertama berlanjut pada tangga 9 Juni 2004 di Manila, Filipina dan mensahkan program perkara Energy Security Forum, Natural Gas Forum, Oil Pasar Forum, Oil Stockpliling Forum dan Renewable Energy Forum'Teks ini akan dicetak miring dan sedang jumlah lagi perjumpaan yang diterapkan ASEAN+3 . ^[7]

Tidak kekurangan sebagian faktor mengapa ASEAN melakukan kerjasama dengan ketiga negara tersebut, diantaranya :

1. Jepang

Peran Jepang sangat diinginkan dalam mengambil peran ekonomi yang bertambah tegas. Di sisi lain, Jepang sendiri terlihat pasif dalam peran daya politik dan militer karena sedang tidak kekurangan rival yang kuat adalah RRC. Jepang sedang mengganggap bahwa kedaulatan suatu negara sebagai faktor yang paling penting. Keperluan Jepang di kawasan seperti yang kita lihat sekarang yaitu: stabilitas kawasan di Asia Tenggara dan keamanan maritim / the sea lines of communication. Para elit pemerintah Jepang tampaknya bersikap waspada dan proaktif terhadap masing-masing perkembangan pada tataran regional. Jepang harus memberikan perhatian yang bertambah akbar pada kestabilan regional. Lagipula Jepang sendiri secara psikologis tentunya sedang merasa sebagai bangsa yang akbar di Asia Pasifik. Dalam mengimplementasikan peranan politik di kawasan ASEAN akan timbul perbedaan pandangan dengan AS. Instrumen yang paling efektif untuk menghadapi AS merupakan ekonomi. Sikap bertambah gentle bangsa Jepang sangat diperlukan untuk menghadapi AS. Jepang sendiri telah membikin program peningkatan yang signifikan terhadap daya militernya. Dan secara langsung maupun tidak langsung, ini akan berimbas pada negara-negara anggota ASEAN dalam bentuk peningkatan perkara yang diadukan senjata di kawasan.

2. RRC

Kontur dimensi multipolar yang kian kompleks mengharuskan masing-masing negara anggota ASEAN untuk adaptif terhadap dinamika geopolitik dan geostrategi kawasan. Seperti pada peningkatan daya militer RRC yang oleh Amerika Serikat pun dipandang sebagai sebuah ancaman. International Role RRC telah membuka lebar dengan diundangnya modal dan teknologi dari Barat dan Jepang. RRC tampaknya akan terus mempertahankan keperluan dan strategic influence mereka di kawasan ASEAN baik secara politik maupun militer. Tidak kekurangan keprihatinan mengenai aksi RRC sebagian tahun yang lalu di Kepulauan Spratley. Pengembangan lembaga-lembaga keamanan yang bertambah kuat di kawasan sangat diperlukan. Di aspek ekonomi dan industri, langkah RRC yang mendorong masyarakatnya bermigrasi dari kawasan pedesaan ke kota-kota untuk membikin 270 juta pekerjaan dalam 10 tahun ke depan patut diapresiasi. Keperluan utama RRC terhadap negara-negara Asia terfokus pada pembangunan ekonomi yang cepat, dan untuk RRC, untuk diakui sebagai daya Asia yang akbar juga sangat penting. Dalam sebuah novel terbitan tahun 1997 yang menggambarkan terjadinya perang berskala global selang Amerika Serikat memerangi RRC, dituturkan bahwa pemicunya merupakan serangan RRC ke Laut Cina Selatan dan invasi militer RRC ke Vietnam. Walaupun novel tersebut merupakan fiksi belaka, tetapi tetap tidak kekurangan korelasinya dengan kondisi yang terjadi saat ini, dan tidak kekurangan kemiripan dengan apa yang diungkapkan oleh pandai politik AS Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Civilization. ^[8]

Begitu juga dengan Korea Selatan, tidka dapat dipungkiri bahwa perekonomian di negara tersebut sangat maju dan diperhatikan dari kemitraan ASEAN dengan Korea Selatan berlanjut dengan lancar seperti yang dituturkan oleh Presiden Korea Selatan , Lee Myung Bak pada tahun 2009 bahwa perdagangan ASEAN-Korsel telah tumbuh 11 kali lipat dalam dua dekade terakhir sebagai senilai US$ 90,2 miliar tahun lalu, ucap Lee. Angka tersebut bahkan diperkirakan akan meningkat sebagai US$ 150 miliar pada 2015.Dan berencana untuk meningkatakannya bertambah baik lagi dan lain daripada itu melakukan pertukaran budaya dan sebagainya . ^[9] -->

Kerjasama ASEAN dengan India

India sebagai mitra wicara penuh ASEAN pada KTT ke-5 ASEAN di Bangkok, Thailand tanggal 14-15 Desember 1995 setelah ketika belumnya sebagai Mitra wicara sektoral sejak 1992. Pada KTT ke-1 ASEAN-India di Phnom Penh, Kamboja tanggal 5 November 2002 para Pemimpin ASEAN dan India menegaskan komitmen untuk memperkembangkan kerja sama dalam aspek perdagangan dan investasi, pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi dan people to people contacts. Komitmen ASEAN dan India tersebut dikukuhkan menempuh penandatanganan ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity and Plan of Action pada KTT ke-3 ASEAN-India di Vientiane, Laos tanggal 30 November 2004.^[10]

Hubungan kerja sama Indonesia-India di aspek ekonomi dan perdagangan mulai timbul seiring dengan tidak kekurangannya upaya-upaya ke arah kerja sama selang ASEAN dan Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan (SAARC) untuk menuju kerja sama yang meluas di kawasan Asia. Secara bertambah konkret lagi, hubungan dan kerja sama yang bertambah dekat telah terwujud dalam hubungan kemitraan selang ASEAN dan India menempuh format perjumpaan tingkat tinggi ASEAN+1 (India), di mana perjumpaan keduanya diselenggarakan di Bali pada bulan Oktober 2003 lalu.^[11]

Sengketa Laut Cina Selatan

Sebagian negara telah bersaing berproduksi klaim teritorial atas Laut Cina Selatan.^[12] Perselisihan tersebut dianggap sebagai titik konflik Asia yang paling berpotensi bahaya. Perselisihan yang telah timbul^[13][14]:

• Indonesia, RRC, dan Taiwan atas kawasan perairan di timur laut Kepulauan Natuna
• Filipina, RRC, dan Taiwan atas ladang gas Malampaya dan Camago.
• Filipina, RRC, dan Taiwan atas Scarborough Shoal.
• Vietnam, RRC, dan Taiwan perairan di sebelah barat Kepulauan Spratly. Kesemua atau sebagian dari pulau-pulau di kawasan tersebut juga tengah diperebutkan Vietnam, RRC, Taiwan, Brunei, Malaysia, dan Filipina.
• Kepulauan Paracel dipersengketakan selang RRC dan Vietnam.
• Malaysia, Kamboja, Thailand dan Vietnam atas kawasan di Teluk Thailand.
• Singapura dan Malaysia di sepanjang Selat Johor dan Selat Singapura.

ASEAN telah mengeluarkan deklarasi mengenai masalah ini, menyerukan semua negara untuk menangani masalah tersebut tanpa memanfaatkan kekerasan.^[12]

Notes